Pemerintah perlu optimalkan galangan kapal dalam negeri

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah perlu untuk lebih mengoptimalkan kinerja dari industri galangan kapal di dalam negeri sebagai salah satu upaya guna melesatkan sektor kelautan yang selaras dengan konsep poros maritim dunia yang dicanangkan Presiden Jokowi.

"Iskindo (Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia) mengusulkan kepada presiden agar meninjau kebijakan bea masuk komponen kapal," kata Ketua Harian Iskindo, Muhammad A Suhufan, di Jakarta, Rabu.

Menurut Suhufan, langkah pengkajian ulang bea masuk komponen kapal itu ke depannya dapat mendorong efisiensi biaya pembuatan kapal di dalam negeri.

Apalagi, ujar dia, saat ini industri galangan kapal dalam negeri memiliki pekerjaan rumah besar agar lebih efisien.

"Industri galangan kapal merupakan jenis usaha yang sarat modal dan risiko tinggi. Sebanyam 70 persen komponen kapal saat ini masih diimpor," katanya.

Untuk itu, pemerintah juga terus memberikan dukungan antara lain dalam bentuk kebijakan stimulus fiskal, kemudahan perizinan, hingga langkah pemesanan kapal secara berkelanjutan.

Sebelumnya, pemerintah melalui BUMN perkapalan, PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), mengenjot pertumbuhan industri galangan kapal untuk mendukung program tol laut yang telah digalakkan sejak pemerintah Jokowi dan Jusuf Kalla.

Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), Wahyu Suparyono, di Palembang, Senin (14/5), mengatakan, keseriusan pemerintah memajukan sektor kemaritiman itu ditunjukkan dengan menyalurkan dana penyertaan modal negara (PMN) melalui APBN tahun 2018 ke perusahaan.