Jakarta (ANTARA News) - Kendati teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sangat aman, dan kini hampir tidak ada negara yang tidak memilikinya, PDI Perjuangan tetap belum menyetujui pembangunan reaktor nuklir di Indonesia, terkecuali pemerintah dapat menjelaskan beberapa hal penting yang masih meresahkan publik. Ketua DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo mengatakan itu kepada ANTARA News di Jakarta, Rabu, sehubungan dengan kekhawatiran sebagian warga di sekitar lokasi pembangunan reaktor nuklir untuk kepentingan energi listrik. "Terkait report dari lapangan yang dilakukan tim kami tentang masalah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Muria, fraksi kami di DPR RI dengan ini menyatakan, pertama, bahwa reaktor nuklir (PLTN) itu belum begitu `aware` (dipahami) di kalangan para teknisi kita," jelasnya. Karena itu, menurutnya, wajar jika banyak yang mengkhawatirkan, `human error` bisa sangat tinggi, katanya. Kedua, lanjut Tjahjo Kumolo, di wilayah Muria itu terdapat patahan lembeng bumi (Rahtawu dan Tempur), sehingga kawasan tersebut rawan gempa. "Ketiga, dan ini penting, bahwa sesungguhnya masih banyak alternatif energi yang lain. Misalnya, batubara, di mana Indonesia masih punya cadangan yang bisa diproduksi sekitar 140 tahun ke depan, dengan produksi per tahun 180 juta ton (sesuai data produksi saat ini). Selain itu, ada `biofuel`, dan sebagainya," paparnya. Keempat, demikian Tjahjo Kumolo, keresahan di lingkungan masyarakat di sekitar reaktor nuklir tersebut. "Karenanya, sekali lagi kami tegaskan, Fraksi PDI Perjuangan belum dapat menyetujui pembangunan reaktor nuklir tersebut, terkecuali pemerintah dapat menjelaskan ke-4 hal tersebut di atas," ujarnya. Sekedar catatan, lanjut Tjahjo Kumolo, sebetulnya teknologi PLTN termasuk sangat aman dibandin beberapa pembangkit tenaga listrik lainnya. Apalagi saat ini hampir tidak ada negara yang tak memiliki PLTN. India sudah punya. Dan Indonesia juga sebenarnya telah memilikinya meski dalam kapasitas kecil di Serpong untuk kepentingan sendiri dan Reaktor Kartini di Yogyakarta, ungkapnya. Namun demikian, kata Tjahjo Kumolo, karena penjelasan detil PLTN itu sangat tidak jelas, wajar saja kalau dipaksakan terus secara tak transparan bakal membuat rakyat di lokasi marah.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
