Empat risiko ekonomi 2019, menurut Menkeu

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan empat risiko yang bisa mempengaruhi kinerja perekonomian pada 2019.

"Risiko pertama adalah tren preferensi konsumsi masyarakat yang lebih memilih tabungan dan perubahan pola konsumsi, namun tidak tersalurkan kembali ke sektor riil," kata Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI membahas Kerangka Ekonomi Makro 2019 di Jakarta, Senin.

Sri Mulyani mengatakan risiko kedua, terdapat potensi dari investor untuk menahan investasi langsung, karena menunggu dari hasil Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019.

Risiko ketiga, adanya normalisasi kebijakan moneter, tidak hanya di Amerika Serikat dan Eropa, yang dapat mempengaruhi kinerja investasi di sektor keuangan.

"Kebijakan perpajakan AS juga berisiko terhadap aliran dana pada negara berkembang, termasuk Indonesia," tambah Sri Mulyani.

Risiko keempat, adanya kebijakan proteksionisme perdagangan AS, yang perlu diwaspadai dampaknya pada kinerja ekspor.

"Selain itu, perlu diwaspadai perkembangan perang dagang AS dengan China," ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan untuk menghadapi risiko tersebut, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah mitigasi sebagai antisipasi.

Mitigasi tersebut antara lain dengan menyiapkan kebijakan fiskal yang mendorong investasi dan daya saing serta ekspor dalam rangka mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas.

Kebijakan fiskal tersebut mencakup pemberian insentif fiskal untuk peningkatan investasi dan belanja negara yang ekspansif dan mengarah kepada sektor yang produktif dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur.

Kemudian, mendorong pemanfaatan skema KPBU/PPP untuk meningkatkan peran swasta membangun infrastruktur dan menyiapkan bantuan sosial yang tepat sasaran dan tepat waktu kepada masyarakat miskin.

"Selain itu, adanya sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong konsumsi," kata Sri Mulyani.

Pemerintah juga menjaga kepastian hukum dan keberlangsungan kebijakan pemerintah serta menciptakan situasi ekonomi dan politik yang terjaga dan kondusif dalam menjaga kepastian usaha dan investasi.

Kemudian, memastikan adanya kelanjutan reformasi kebijakan untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi serta menjaga inflasi untuk mempertahankan daya beli masyarakat.

Selain itu, mendorong ekspor yang berbasis non komoditas (migas) dan memiliki nilai tambah yang tinggi serta memperluas pasar baru di negara-negara yang prospektif seperti Afrika, Timur Tengah, dan Eropa Timur.