Bambang Soesatyo desak Garuda Indonesia serius sikapi mogok pilot

... itu bukan yang pertama kali, sehingga mengindikasikan ada persoalan krusial antara manajemen dengan para pilot belum terselesaikan...

Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR, Bambang Soesatyo, mengingatkan manajemen PT Garuda Indonesia agar menyikapi serius ancaman mogok para pilot pesawat Garuda Indonesia pada musim mudik.

"Ancaman dari para pilot itu bukan yang pertama kali, sehingga mengindikasikan ada persoalan krusial antara manajemen dengan para pilot belum terselesaikan," kata dia, melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Minggu.

Dia bilang, berdasarkan catatan yang dihimpunnya ada beberapa kali aksi mogok dari pilot Garuda Indonesia, karena menuntut kenaikan gaji.

Aksi mogok pilot Garuda Indonesia pertama kali terjadi pada 1980, kemudian terulang pada 2003 dan 2011, dengan tuntutan yang sama, menuntut kenaikan gaji.

"Tuntutan kenaikan gaji adalah bagian hak setiap karyawan, termasuk aksi mogok kerja. Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, mogok kerja masih dibenarkan sebagai bagian dari hak para pekerja," ujar dia.

Namun, dia menyayangkan aksi mogok kerja para pilot Garuda dilakukan saat arus mudik Lebaran, karena akan mengganggu pelayanan publik pada musim mudik Lebaran.

Politisi Partai Golkar ini menegaskan, aksi mogok pilot Garuda Indonesia juga berpotensi melanggar UU Nomor 1/2009 tentang Penerbangan dan UU Perlindungan Konsumen.

Dalam kedua undang-undang itu diatur konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam menggunakan jasa penerbangan.

"Jika mogok kerja pilot Garuda jadi dilakukan, maka jelas akan merugikan para konsumen," kata dia.

Mantan ketua Komisi III DPR ini mendorong manajemen PT Garuda Indonesia untuk segera menyelesaikan persoalan dengan para pilot secepat mungkin.

"Manajemen dan Serikat Pekerja Garuda harus duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi," katanya.

Dia juga mengatakan, Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan harus turun tangan untuk turut mengatasi persoalan itu. "Perundingan tripartrit antara Serikat Pekerja Garuda, Manajemen Garuda, dan Kementerian BUMN harus segera dilakukan," kata dia.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah VII itu menambahkan, perundingan untuk membuka saluran komunikasi yang selama ini tersumbat harus mengedepankan semangat dalam mencari solusi dan tidak saling menyalahkan.

"Tidak ada kata mustahil untuk mencapai kesepakatan bersama. Saya berharap mogok kerja para pilot Garuda ini tidak terjadi, karena merugikan publik serta merusak nama baik Garuda," katanya.