Golkar taat konstitusi terkait masa jabatan presiden/wapres

Sikap Golkar dalam hal ini sesuai dengan konstitusi kita, yakni UUD 1945 pasal 7 yang mengatur lama masa jabatan untuk presiden dan wakil presiden maksimal dua periode, baik itu berturut-turut ataupun tidak."

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Korbid DPP Partai Golkar Happy Bone Zulkarnain mengatakan partainya taat pada konstitusi bahwa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal dua periode baik berturut-turut atau tidak.

"Sikap Golkar dalam hal ini sesuai dengan konstitusi kita, yakni UUD 1945 pasal 7 yang mengatur lama masa jabatan untuk presiden dan wakil presiden maksimal dua periode, baik itu berturut-turut ataupun tidak," ujar Happy Bone dihubungi, di Jakarta, Kamis.

Pernyataan Happy Bone menanggapi adanya uji materi terhadap pasal 169 UU Pemilu yang membatasi masa jabatan presiden dua periode namun tidak mengatur frasa berturut-turut.

Tidak adanya frasa berturut-turut dianggap sejumlah pihak dapat menjadi celah bahwa presiden dan wapres meskipun sudah menjabat dua kali, namun jika tidak secara berturut-turut, dapat kembali mencalonkan diri untuk ketiga kalinya.

Menurut Happy, keinginan beberapa pihak yang mengajikan uji materi ke MK adalah sah-sah saja. Namun dia mengatakan secara umum, pembatasan masa jabatan presiden dua periode dimaksudkan untuk terciptanya regenerasi kepemimpinan serta untuk memberikan kekuasaan yang tidak melebihi waktu dan kapasitasnya.

"Hingga ditentukanlah dua periode. Ketentuan itu merupakan amanat reformasi yang sudah inkrah, dan sudah berlaku sekian lama agar terjadi regenerasi kepemimpinan negara yang sehat," kata Happy.

Happy mengatakan terkait keinginan pihak penguji materi agar Wapres Jusuf Kalla dapat kembali maju mendampingi Joko Widodo di Pilpres 2019, menurutnya JK telah menyampaikan berkali-kali bahwa dirinya ingin beristirahat karena telah dua kali menjadi wapres.

Sementara soal dorongan akar rumput Golkar terhadap Ketua Umum Airlangga Hartarto untuk maju mendampingi Jokowi di Pilpres 2019, Happy menilai dorongan itu wajar sebab Golkar merupakan partai pemilik 91 kursi parlemen sehingga cukup dominan.

Sehingga, kata dia, Airlangga selaku Ketua Umum Golkar layak dan pantas menjadi Wakil Presiden mendampingi Jokowi.

"Saya melihat semakin hari chemistry semakin bersenyawa," ujar Happy.