"Saya sangat merasa kehilangan. Mas Dawam adalah pemikir ekonomi kerakyatan, bersama almarhum Mubyarto dan Prof Sri Edi Swasono, mereka merupakan intelektual pejuang yang telah mempertahankan eksistensi Pasal 33 UUD 1945 dari serangan para ekonom Neoliberal pada proses amandemen konstitusi dulu," kata Fadli di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan para ekonom berpaham Neoliberal yang permisif terhadap kepentingan asing ingin menggusur pasal keramat tersebut namun Dawam dan beberapa ekonom nasionalis dengan gigih berusaha mempertahankannya.
Menurut dia, meskipun Dawam dan Prof Mubyarto mundur dari Tim Ahli Panitia Ad Hoc amandemen Pasal 33, pandangan keduanya berhasil meyakinkan publik mengenai bahaya amandemen pasal penting tersebut.
Baca juga: Indonesia kehilangan Dawam Rahardjo ekonom demokrasi koperasi
"Terbukti, sesudah Reformasi telah puluhan undang-undang yang akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan Pasal 33, mulai dari UU Ketenagalistrikan, UU Sumber Daya Air, UU Migas, hingga UU Koperasi," ujarnya.
Fadli mengatakan berpulangnya Dawam membuat Indonesia kehilangan satu lagi pemikir ekonomi kerakyatan padahal kita membutuhkan lebih banyak ekonom kerakyatan untuk membenahi arah perekonomian nasional.
Menurut dia, pembangunan Indonesia saat ini sudah salah arah, karena kebijakan ekonominya tidak lagi tunduk kepada konstitusi, melainkan tunduk kepada teori-teori liberal.
"Keterpurukan ekonomi yang kita alami saat ini sebenarnya berawal dari pengkhianatan terhadap konstitusi. Itu sebabnya, jika kita ingin bangkit dari keterpurukan, kita harus menengok pemikiran-pemikiran sebagaimana yang diperjuangkan oleh Mas Dawam," katanya.
Sebelumnya, cendekiawan Muslim Dawam Rahardjo meninggal dunia di usia 76 tahun, di Rumah Sakit Islam Jakarta pada Rabu (30/5) malam.
Baca juga: Presiden melayat almarhum Dawam Rahardjo
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2018
