Fraksi PKS apresiasi pencapaian WTP Pemprov DKI

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Dite Abimanyu menyatakan pihaknya mengapresiasi pencapaian yang telah diraih Pemprov DKI Jakarta yang laporan keuangannya mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI.

"WTP ini didapat dari kerja keras jajaran pemprov DKI, dari program Gubernur DKI Anies dan Wakil Gubernur Sandi yaitu `Road to WTP`," kata Dite Abimanyu dalam pernyataan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut Dite Abimanyu, pihaknya telah mengetahui info terkait kerja keras itu karena dalam setiap pekan digelar rapat untuk dibahas terkait kemajuan dalam rangka memperoleh predikat WTP tersebut.

Ia mengingatkan bahwa selama tahun 2012-2016, Pemprov DKI tidak pernah bisa meraih predikat keuangan WTP.

"Dahulu kenapa tidak mendapatkan WTP? karena beberapa hal. Salah satunya, mengenai catatan aset yang tidak meyakinkan BPK. Sehingga BPK belum meyakini nilai kewajaran untuk menjadikan WTP," katanya.

Meski masih ada kekurangan, ujar dia, tetapi Dite meyakini Pemprov DKI di tangan Gubernur Anies dan Wagub Sandiaga ini relatif sudah berhasil menyempurnakan pengadminstrasian aset DKI.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah meraih opini WTP mengenai laporan keuangan tahun anggaran 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia setelah empat tahun sebelumnya selalu Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Opini WTP disampaikan secara seremonial oleh anggota V BPK RI Ismayatun kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Senin (28/5).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan pencapaian ini merupakan babak baru tata kelola keuangan yang lebih baik di Pemprov DKI Jakarta.

"Kerja keras beberapa bulan ini menghasilkan prestasi yang membanggakan. Tiap minggu `task force` yang dipimpin langsung pak Wagub, melakukan rapat dan monitoring atas semua `action plan`, pertemuan dengan BPK rutin dan mereka bekerja siang-malam dalam artian sesungguhnya," kata Anies.

Jadi, bimbingan dari BPK sangat instrumental, tapi tak kalah penting adalah komitmen internal untuk membereskan semua catatan yang diberikan BPK, katanya.

Peningkatan kinerja keuangan Pemprov DKI Jakarta secara signifikan ditandai dengan meningkatnya jumlah realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan TA 2017 yang mencapai 73,53 triliun rupiah atau 102,38 persen dari anggaran.Jumlah tersebut meningkat 14,14 triliun rupiah atau 23,81 persen dari realisasi TA 2016 yang sebesar 59,39 triliun rupiah.

Selain itu jumlah realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan TA 2017 mencapai 60,36 triliun rupiah atau 84,05 persen dari anggaran, jumlah tersebut meningkat 8,68 triliun rupiah atau 16,80.