Risma: Pilkada Jatim momentum ubah kebijakan pendidikan

Saya mengkhawatirkan anak-anak dari keluarga miskin, bakal terancam putus sekolah. Bagaimana pun pendidikan menjadi kebutuhan dasar bagi anak-anak karena menyangkut masa depan mereka."

Surabaya (ANTARA News) - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memandang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2018 sebagai momentum untuk pengubahan kebijakan pendidikan yang pro terhadap rakyat.

"Pilkada adalah saat tepat untuk mendudukkan pemimpin yang memiliki komitmen menjalankan pendidikan gratis bagi siswa," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Selasa.

Menurut dia, fokus para kandidat untuk menjadikan program pendidikan di Jatim semakin lebih baik layak diapresiasi dan berharap ke depan biaya pendidikan dibebaskan, terlebih dikembalikannya wewenang mengelola SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi.

"Dan, saya melihat komitmen itu ada pada Gus Ipul dan Mbak Puti. Makanya saya sampaikan pada siapa saja yang saya temui, baik di Surabaya maupun di berbagai daerah untuk memilih nomor 2 karena bermanfaat," ucapnya.

Manfaat itu, kata dia, salah satunya adalah pembebasan biaya pendidikan karena merupakan urusan sangat serius sehingga pendidikan gratis untuk SMA/SMK Negeri dapat kembali dinikmati masyarakat.

Tak itu saja, bagi siswa-siswa miskin dari sekolah swasta dan madrasah tingkat SMA/SMK sederajat juga akan menikmati pendidikan gratis dari APBD Jawa Timur sehingga angka putus sekolah dapat ditekan serendah mungkin.

Selama dua periode menjadi orang nomor satu di Surabaya, Risma sejak 2010 telah membebaskan biaya pendidikan SMA/SMK Negeri di daerahnya dan memberi subsidi bagi sekolah-sekolah swasta melalui Bantuan Operasional Daerah (BOPDA).

Karena itulah ia mengaku sangat terpukul ketika urusan mengelola SMA/SMK diambil alih Dinas Pendidikan Jatim mulai 2017 sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Saya mengkhawatirkan anak-anak dari keluarga miskin, bakal terancam putus sekolah. Bagaimana pun pendidikan menjadi kebutuhan dasar bagi anak-anak karena menyangkut masa depan mereka," kata Risma.

Sementara itu, Calon Wakil Gubernur Jatim Puti Guntur Soekarno menyampaikan dalam dokumen visi misi Pilkada Jatim 2018, pihaknya mencantumkan rencana kerja untuk pembebasan biaya pendidikan SMA/SMK Negeri, serta bagi siswa miskin di sekolah swasta dan madrasah.

"Dengan menjamin hak pendidikan anak-anak maka kami berikhtiar memotong rantai kemiskinan. Jika anak-anak lulus SMA/SMK, mereka punya kesempatan meneruskan ke perguruan tinggi," katanya.