Komisi II DPR sidak gudang penyimpanan e-KTP

Cibinong, Bogor (ANTARA News) - Rombongan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan inspeksi mendadak (Sidak) dikarenakan adanya pemberitaan mengenai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) tercecer pada saat proses pengiriman untuk dimusnahkan.

"Itu langsung mendatangi gudang penyimpanan aset negara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat," kata Wakil Ketua Komis II DPR RI, Nihayatul Wafiroh di Cibinong, Senin.

Menurut dia, dalam hal ini juga diikuti oleh anggota Komisi II lainnya diantaranya Henry Yosodiningrat, Endro Suswantoro Yahman, Siti Sarwindah, Sutriyono , Firmansyah Mardanoes, dan Aus Hidayat Nur.

Dalam agenda kedatangan tersebut juga melakukan pemeriksaan gudang penyimpanan yang dimana terlihat banyak kardus berisi e-KTP yang berserakan. Dan pada saat itu pegawai setempat sibuk melakukan pemeriksaan e-KTP tersebut.

Namun, dalam hal ini awak media yang berada pada lokasi tersebut tidak diperbolehkan mengambil gambar oleh petugas yang berjaga dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

Ia menambahkan dalam upaya tersebut adalah salah satu langkah dimana mendengarkan keterangan hingga e-KTP sampai tercecer. Pasalnya hal tersebut dapat berakibat buruk dan tentunya akan berimbas kepada rumor terkait pemilihan umum kepala daerah serentak.

"Jadi di sini menurut cerita staf dukcapil, seluruh KTP yang bermasalah di daerah itu dibawa ke Jakarta (gudang). Mereka membuat laporan mana yang salah dan sebagainya, karena ada yang rusak karena fisik dan data," katanya.

Dalam hal itu tentu akan memanggil Mendagri Tjahjo Kumolo untuk menjelaskan permasalah KTP. Dan tentunya akan mempertanyakana keberadaan barang tersebut hingga saat ini belum dimusnahkan.

Lanjut Nihayatul Wafiroh menjelaskan dalam hal ini tentu mempertanyakan kinerja kementerian terkait penyimpanan e-KTP yang rusak, tetapi hingga saat ini belum melakukan pemusnahan.

"Dan ini adalah salah satu kekeliruan dimana permasalahan tersebut seharusnya tidak tersebar, namun dengan adanya keteledoran maka masyarakat mempertanyakan kinerja, bahkan menyangkutpautkan ke Pilkada serentak," katanya.