UN untuk uji apa yang seharusnya diajarkan

Jakarta (ANTARA News)- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyatakan Ujian Nasional (UN) menguji apa yang seharusnya diajarkan bukan apa yang diajarkan.

"UN menguji apa yang seharusnya diajarkan dan bukan apa yang sudah diajarkan," ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdikbud, Totok Suprayitno, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Dari hasil UN SMP, diketahui terjadi penurunan nilai rata-rata UN sebanyak dari 54,25 pada tahun sebelumnya ke 51,08 pada 2018. Penurunan terjadi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia mengalami penurunan dari 64,32 menjadi 64. Kemudian Bahasa Inggris mengalami penurunan dari 50,19 menjadi 49,58 poin.

Kemudian untuk mata pelajaran matematika, dari 50,31 ke 43,32 poin. Selanjutnya untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sebanyak 52,18 ke 47,43 poin.

"Untuk tahun ini, tingkat kesulitan memang ada perubahan. Soal yang mudah dinaikkan tingkat kesulitannya menjadi sedang. Sementara soal yang sulit, tidak dinaikkan."

Totok menjelaskan secara garis besar, kemampuan siswa rata-rata menengah ke bawah, atau dengan kata lain sebagian besar hanya mampu mengerjakan soal yang tingkat kesulitannya mudah ke bawah.

Hal tersebut dikarenakan proses pembelajaran tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

"Jadi, apa yang diajarkan itu tidak komplit," kata dia.

Sejauh ini, lanjut Totok, UN berstandar nasional diperlukan untuk memetakan mana kemampuan sekolah yang berada diatas dan mana yang sekolah yang kemampuannya dibawah rata-rata.

Selama ini pihak Kemdikbud mengaku sedikit informasi yang menjadi acuan untuk menuju standar rata-rata tersebut.

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud, Hamid Muhammad, mengatakan proses pembelajaran di sekolah tidak seperti yang diharapkan, artinya apa yang diajarkan guru di sekolah tidak sinkron dengan apa yang seharusnya diajarkan.

"Untuk peningkatan mutu, kita fokus pada kompetensi guru dan fasilitas yang ada di sekolah," kata Hamid.

Hamid menambahkan perlu adanya perbaikan proses belajaryang dilakukan tidak bisa seragam. Pelatihan guru perlu mengakomodir ragam kebutuhan tiap satuan pendidikan dan salah satunya berdasarkan hasil analisis UN.

"Pelatihan guru yang seragam tidak akan efektif memperbaiki permasalahan yang beragam di masing-masing sekolah," kata Hamid.

Hamid menjelaskan ke depan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dapat lebih optimal dalam merancang model dan melaksanakan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan.