Pemerintahan Pakistan saat ini memasuki pekan terakhir, dan akan dibubarkan pada 31 Mei, untuk kemudian perdana menteri beserta administrasi interim mengambil alih.
Pun demikian, lantaran ketegangan politik antara partai berkuasa, Partai Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PML-N), dengan pihak oposisi di parlemen, membuat pengumuman perdana menteri interim tertunda.
Politisi Partai Keadilan Pakistan, Imran Khan, diyakini menjadi penantang utama partai berkuasa.
Pemerintahan Perdana Menteri Shahid Khaqan Abbasi merupakan pemerintahan kedua yang berhasil menuntaskan lima tahun masa jabatannya, yang menjadi angin segar bagi demokratisasi di negara yang memiliki senjata nuklir tersebut.
Pemilu Pakistan tahun ini dibayangi distabilitas politik menyusul tudingan PML-N terhadap pihak militer --yang memiliki rekam jejak kekuasaan selama hampir separuh masa kemerdekaan negara tersebut sejak 1947-- yang dianggap ikut campur politik dan berusaha melakukan pelemahan.
Tudingan itu sudah dibantah oleh pihak militer.
Baca juga: Mendagri Pakistan cedera dalam upaya pembunuhan di Punjab
Baca juga: Enam polisi tewas dalam tiga ledakan bunuh diri di Pakistan
Baca juga: Gelombang panas Pakistan tewaskan 65 orang di Karachi
Pemerintahan interim nantinya tidak diperkenankan memiliki kewenangan pengambilan keputusan penting, kecuali untuk mengawasi berlangsungnya pemilu hingga pemerintahan baru terpilih.
Akan tetapi mereka juga dibebani untuk menopang negara dengan ekonomi 300 miliar dolar AS tersebut di tengah memburuknya ekonomi makro.
Cadangan devisa Pakistan kian terkikis dan defisit kian membengkak selama setahun terakhir, memantik kemungkinan mereka harus mengemis kepada dana bailout dari IMF lagi.
Di sisi lain, Pakistan tengah menanti kepastian dana pinjaman berkisar 1-2 miliar dolar AS dari China untuk membantu mengatasi krirs pembayaran, sebagaimana diungkap sumber pemerintahan Pakistan, demikian Reuters.
Pewarta: ANTARA News
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2018
