Penanganan ODGJ perlu sinergi pusat-daerah-pengusaha, kata Mensos

Sukabumi, Jawa Barat (ANTARA News) - Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah serta dunia usaha perlu bersinergi untuk menangani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

"Mereka harus diurus bersama-sama pemda, pemerintah pusat, dan pengusaha melalui CSR mereka," kata Mensos saat meninjau Panti Sosial Rehabilitasi Mental Aura Welas Asih Palabuhanratu Sukabumi, Jawa Barat, Jumat.

Pada peninjauan tersebut Mensos menyerahkan bantuan senilai Rp80 juta untuk permakanan bagi 112 ODGJ yang ditangani panti tersebut.

Panti yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat itu menempati bekas gedung SMK Pelayaran Palabuhanratu yang dipinjamkan pemda.

"Terkait gedung ini status pinjaman pemda, tadi saya katakan pemda sudah siapkan lahan 2.000 ha maka pengelola segera siapkan rancangan dan nanti kita sama-sama urun rembug segera diselesaikan," katanya.

Mengingat kondisi yang serba terbatas tersebut, Mensos yang didampingi Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos Edi Suharto mengajak semua pihak untuk melakukan yang terbaik dalam menangani ODGJ.

"Kami tidak ingin membiarkan mereka berkeliaran di tengah jalan, negara harus hadir di situ. Representasi kehadiran negara adalah pemerintah, pemerintah akan membuat kebijakan untuk menangani masalah ODGJ melalui program-program yang jelas," tambah Mensos.

Pemerintah telah menargetkan Indonesia Bebas Pasung pada 2019. Saat ini masih banyak ODGJ yang dipasung dan tidak mendapatkan penanganan yang baik.

Menurut Mensos, pemerintah punya komitmen yang kuat untuk mencapai target tersebut.

Dirjen Rehabilitasi Sosial Edi Suharto mengatakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk target bebas pasung yaitu bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan agar memastikan obat-obatan untuk ODGJ terpenuhi.

"Mereka yang dipasung rata-rata karena ODGJ ini masih aktif, kadang-kadang menyerang juga jadi membutuhkan obat-obatan. Kami juga melakukan pendekatan dengan pemda," ujar Edi.