DPR: Pembangunan nasional Jokowi-JK berorientasi Indonesia sentris

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berhasil memunculkan politik pembangunan nasional berorientasi Indonesia sentris yang memperkokoh pondasi dan ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kita bisa saksikan tol laut, jalan lintas papua dan lintas daerah lainnya, pelabuhan ataupun bandara. Semuanya dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam bergerak dan memudahkan transportasi barang serta jasa," kata Bambang dalam diskusi Survei Indo Barometer `Evaluasi 3,5 Tahun Jokowi-JK: Quo Vadis Nawacita` di Jakarta, Selasa, seperti dalam siaran persnya.

Politikus Golkar yang biasa dipanggil Bamsoet ini mengatakan dengan pembangunan yang berorientasi Indonesia sentris, Jokowi berusaha memperkecil kesenjangan antara Jawa dan sejumlah daerah di luar Jawa.

Salah satu bukti nyata adalah pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektifitas antar daerah.

Menurut dia, berbagai program unggulan lainnya untuk memperkuat masyarakat di daerah dan pedesaan diciptakan dengan efektif sejak masa pemerintahan Jokowi-JK. Beberapa program itu diantaranya Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Bantuan Sertifikat Lahan Gratis.

Serta Kredit Usaha Rakyat, bantuan sarana dan prasarana pertanian, dan terbaru adanya program padat karya cash.

"Tak heran jika tingkat kemiskinan sejak era Presiden Jokowi trennya terus menurun. Bahkan, di tahun 2016 tingkat kemiskinan kita terendah sepanjang sejarah tanah air, yaitu dikisaran 10,7 persen atau 27,8 juta jiwa. Selain karena berbagai program bantuan dan pembangunan, juga karena telah terciptanya lapangan kerja yang maksimal," ucapnya.

Khusus di bidang hukum, Bamsoet menilai, walaupun pemerintahan Jokowi-JK sangat konsisten mendukung pemberantasan korupsi, tetapi tingkat korupsi masih tinggi.

Data Transparansi International (2018) menunjukan indeks persepsi korupsi Indonesia berada di urutan ke 96 dengan nilai 37 dari 180 negara. Presiden Jokowi telah bersikap tegas untuk tak masuk dalam upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.

"Harus diakui agenda pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi milik pemerintah semata. Tetapi harus pula dilakukan oleh lembaga independen, seperti KPK dan pengadilan. Yang patut digaris bawahi, Presiden Jokowi bersikap tegas dan tidak ikut campur dalam penanganan kasus-kasus korupsi," jelas Bamsoet.

Dalam kesempatan yang sama Bamsoet memandang program strategis yang termaktub dalam Nawacita dapat terealisasi dengan baik karena pemerintahan Jokowi-JK berhasil mengkonsolidasi mayoritas kekuatan politik dan mewujudkan stabilitas politik di dalam negeri.

Gambaran keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK ini, tambah dia, dapat dilihat dari rilis tingkat kepuasan yang dikeluarkan hampir semua lembaga survei dengan angka di atas angka 70 persen.