DPR dorong pemenuhan kuota calon legislatif perempuan

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi II DPR Nihayatul Wafiroh mendorong pemenuhan regulasi dalam Pemilu yang terkait dengan kuota keterwakilan perempuan hingga 30 persen untuk dapat meningkatkan peran perempuan di Tanah Air.

"Pemenuhan 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif adalah tugas partai politik untuk mencari perempuan agar terlibat di kancah perpolitikan," kata Nihayatul Wafiroh di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, semangat seluruh partai sama untuk menegakkan "affirmatice action" itu.

Dalam penerapan regulasi tersebut, politisi PKB itu mencontohkan bila di suatu dapil ada tujuh calon, maka harus ada perempuannya minimal tiga dengan pola sistem "zipper".

Disadari bahwa perempuan dan laki-laki adalah sama, tetapi karena kalangan perempuan belum diberdayakan optimal dalam politik nasional maka lahirlah gagasan terkait dengan kuota keterwakilan perempuan tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PPP Reni Marlinawati menegaskan bahwa partainya mendorong penuh peran aktif perempuan dalam politik, sehingga PPP sangat memperhatikan kuota 30 persen perempuan di kepengurusan partai dan memberikan ruang menjadi calon anggota legislatif.

"Dari 11 Wakil Ketua Umum DPP PPP, lima di antaranya adalah perempuan dan dari 150 pengurus DPP PPP, ada 45 orang adalah kaum perempuan," kata Reni dalam acara "Talk Show" dan Bimbingan Teknis Menuju Pemenangan Pemilu 2019 di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (30/4).

Dia mengatakan PPP menilai parpol tanpa perempuan tidak ada artinya, karena itu perempuan bukan hanya menjadi penentu maju atau mundurnya sebuah bangsa dan keluarga, namun penentu bagi peradaban manusia.

Reni yang juga Ketua Fraksi PPP DPR RI mengatakan partainya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kaum perempuan untuk ikut Pemilu Legislastif (Pileg) 2019 dengan memilih Daerah Pemilihannya (Dapil) masing-masing.

"Pemilu hari ini akan menjadi pemilu tidak murah, maka diperlukan tidak hanya semangat tinggi bukan hanya kecakapan yang pandai tapi juga biaya politik harus dipersiapkan secara matang," ujarnya.