Wapres Jusuf Kalla panggil Dirut Bulog pastikan stok beras aman

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa siang, memanggil Direktur Utama Perum Bulog Komjen Pol (Purn) Budi Waseso guna mendiskusikan terkait ketersediaan beras.

"Saya ingin mengetahui dan juga memberikan pengalaman saya sebagai bekas Kabulog, yang tentunya penting untuk dia (Budi Waseso) untuk mengetahui sebagai Kepala Bulog yang baru," kata Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa.

Wapres mengingatkan kepada Dirut Bulog untuk selalu memantau ketersediaan beras supaya tidak kekurangan, sekaligus memastikan kondisi kebutuhan beras di masa mendatang.

"Prinsip daripada pangan itu ialah lebih baik lebih daripada kurang stoknya, jangan kurang dari satu juta (ton) nanti pada waktunya. Dan dibuat juga berdasarkan perkiraan, bagaimana bulan yang akan datang, jadi jangan hanya bulan ini karena tidak soal baru panen tapi nanti bagaimana setelah panen," jelasnya.

Sementara itu, Budi Waseso mengatakan harga beras di awal bulan Ramadhan masih normal, dan diharapkan akan terus stabil hingga Hari Raya Idul Fitri pada pertengahan Juni mendatang.

"Sekarang masih normal, dan kita terus melakukan operasi pasar untuk memantau setiap wilayah perkembangan beras kita. Jumlah beras di Bulog untuk intervensi pasar cukup memadai karena dari Bulog menyerap beras-beras dari petani berupa gabah dan beras," tutur Budi Waseso di Kantor Wapres Jakarta.

Jumlah ketersediaan beras di gudang Bulog saat ini kata Budi sebanyak 1,5 juta ton untuk cadangan saja, sementara jumlah beras yang berada di gudang-gudang divisi regional Bulog diperhitungkan mencapai 23,5 juta ton persen.

Sementara itu, terkait data stok beras yang dimiliki Pemerintah Indonesia saat ini, Wapres mengatakan Badan Pusat Statistik (BPS) akan segera merevisi datanya sebagai dasar untuk menentukan kebijakan kebutuhan beras.

"BPS akan merilis penelitiannya yang baru, segera. (BPS) Sudah sampaikan kepada saya bahwa akan ada data-data yang baru, bahwa selisih beras itu tidak seperti yang selama ini dikemukakan 79 juta ton gabah, tidak benar itu," ujar Wapres.