Kuala Lumpur (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla memperoleh gelar doktor kehormatan bidang ekonomi dari Universitas Malaya, Malaysia, karena jasa dan sumbangsihnya untuk memajukan ekonomi global. Penganugerahan dilakukan oleh Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan Dato` Rafiah Salim di Aula Tunku Canselor, Universitas Malaya, Kuala Lumpur, Sabtu. Wapres Jusuf Kalla orang kedelapan yang menerima gelar kehormatan doktor ekonomi dari Universitas Malaya, sekaligus menobatkan Kalla sebagai warga kehormatan universitas tertua di Malaysia tersebut. Atas penganugerahan itu, Wapres Jusuf Kalla menyatakan sangat terharu dengan penghargaan yang diberikan Universitas Malaya mengingat apa yang dilakukan selama ini dalam mengembangkan ekonomi Indonesia di tingkat regional dan global, semata-mata untuk mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara yakni mensejahterakan rakyat. "Saya benar-benar berterima kasih dan merasa terharu dengan penghargaan yang diberikan," ujarnya, sebelum membacakan orasi ilmiahnya berjudul "Arah Ekonomi Indonesia, Dalam Konteks dan Regional". Wapres menegaskan untuk mewujudkan kesejaheteraan rakyat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang memadai, dan pertumbuhan akan terwujud bila ada arus modal yang masuk, terutama investasi dari mancanegara. Untuk dapat menarik investasi, lanjut dia, diperlukan iklim politik yang kondusif karena tidak ada stabilitas ekonomi tanpa adanya stabilitas politik dan keamanan. "Indonesia, sempat mengalami pemerintahan yang otoriter hingga menyebabkan hancurnya salah satu sendi kehidupan bangsa, yakni ekonomi. Bahkan saat terlanda krisis moneter, Indonesia dihadapkan pada konflik horisontal dan vertikal di beberapa daerah, seperti Aceh, Ambon dan Poso. Hal itu (kondisi politik) tentu berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi," ujarnya. Pada bagian lain, Jusuf Kalla menegaskan pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat jika didukung sumber daya manusia yang handal karena itu dibutuhkan pendidikan yang baik pula. "Tidak ada pertumbuhan ekonomi tanpa didukung sumber daya manusia yang pintar, karena itu perlu ada peningkatan mutu pendidikan nasional," ujarnya. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan itu, tambah Wapres, perlu sistem pendidikan yang menjamin lahirnya sumber daya manusia berkualitas, semisal Ujian Nasional (UN) yang kini tengah diterapkan pemerintah di tingkat sekolah menengah pertama dan atas. "Saya tidak gila UN, tetapi itulah salah satu cara untuk membuat orang segera belajar," katanya, saat berdialog dengan para mahasiswa dan pelajar Indonesia di Malaysia yang tergabung dalam Persatuan Pelajar Indonesia (PPI). Jusuf Kalla menegaskan, meski bukan satu-satunya syarat kelulusan tetapi UN dapat menjamin lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas. Jika dulu, semua orang bisa lulus dengan mudah, maka melalui UN seorang siswa harus belajar sungguh-sungguh dan hasil ujiannya tidak lagi diperiksa oleh pengajarnya, melainkan guru dari sekolah lain. "Jadi, tidak benar, kalau hasil UN itu tidak diperiksa. Tetap diperiksa hanya saja, tidak lagi oleh guru pengajarnya melainkan guru lain sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan," katanya. Tentang anggaran pendidikan 20 persen yang dijanjikan pemerintah, Wapres mengemukakan pemerintah bersungguh untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya dengan meningkatkan anggaran pendidikan nasional. "Secara nominal, dalam waktu tiga tahun terakhir, pemerintah telah meningkatkan anggaran pendidikan dari Rp16 triliun pada 2004 menjadi Rp44 triliun pada 2007. Ini kan luar biasa," katanya. Realisasi anggaran pendidikan nasional 20 persen dari APBN tersendat karena dalam penetapannya tidak disebutkan bahwa anggaran pendidikan 20 persen itu termasuk gaji guru dan kedinasan. "Padahal, dengan memasukkan gaji guru dan kedinasan dalam skema anggaran pendidikan 20 persen, kita sudah mencapai 17 persen dari APBN untuk meningkatkan mutu pendidikan," ujarnya. Jusuf Kalla mengatakan bagaimana pun untuk mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan berbagai upaya yang menunjang upaya itu termasuk menaikkan gaji guru dan kedinasan. "Jika itu tidak dilakukan, maka sulit untuk mewujudkan kenaikan anggaran pendidikan 20 persen, kecuali jika dilakukan rasionalisasi sistem pendidikan nasional itu sendiri, maka dengan memasukkan komponen gaji dan kedinasan, kenaikan anggaran pendidikan sebanyak 20 persen dari APBN akan terealisasi dalam dua tahun," katanya. Selain menerima gelar doktor honoris causa bidang ekonomi, dalam acara tersebut Jusuf Kalla juga menyaksikan acara penandatanganan nota kesepahaman antara Universitas Malaya dengan sebelas universitas ternama di Indonesia dibidang pertukaran mahasiswa dan dosen, pertukaran informasi pendidikan dan seminar. Sebelas universitas Indonesia yang menjalin kerjasama adalah Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Andalas, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, Universitas Muhammadiyah, Universitas Nasional, Universitas Diponegoro, Universitas Udayana, Universitas Riau dan Universitas Haluoleo. Dalam pidatonya Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia, Dato Mustafa Mohamed, mengatakan kerjasama ini ditujukan untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia terutama di bidang pendidikan, dan ilmu pengetahuan. "Untuk tujuan itu perlu kerjasama di antara universitas dari Indonesia dan Malaysia khususnya pertukaran mahasiswa dan dosen," kata Mustafa. Mustafa menambahkan kerjasama universitas Malaysia dengan universitas di Indonesia telah berjalan sejak 1990 seperti UGM, UI, Unhas, Universitas Trisakti dan Inversitas Syiahkuala. (*)
Copyright © ANTARA 2007
