"Distribusi elpiji bersubsidi harus diawasi olegh pemda dan instansi terkait agar tepat sasaran, yakni untuk masyarakat tidak mampu, rumah tangga, serta usaha skala kecil dan menengah," kata Nursalam di Kendari, Kamis.
Politikus PDI Perjuangan itu berpendapat, pengawasan terhadap elpiji tiga kilogram perlu ditingkatkan untuk memastikan subsidi dari pemerintah sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Elpiji tiga kilogram merupakan salah satu kebutuhan strategis masyarakat yang masih mendapatkan subsidi dari negara sehingga menjadi kewajiban aparatur pemerintah melakukan pengawasan agar peruntukannya tepat jumlah dan tepat sasaran.
"Pemerintah daerah, baik tingkat Provinsi Sultra maupun pemerintah kabupaten/kota melalui satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) terkait bersama Pertamina perlu memantau distribusi elpiji pada tingkat pangkalan," katanya.
Selain mengharapkan peran pemerintah dalam pengawasan distribusi gas elpiji bersubsidi, juga peran aktif masyarakat membantu pemerintah melakukan pengawasan distribusi sangat diharapkan.
"Masyarakat juga jangan pasif. Masyarakat harus aktif ikut mengawasi. Kalau ada penyelewengan segera laporkan agar distribusi elpiji benar-benar berjalan dengan baik," katanya.
Camat Mowila, Kabupaten Konawe Selatan Ambolaa (46) mensinyalir distribusi elpiji bersubsidi menyimpang karena polanya belum tepat sasaran serta tidak ada data yang menjadi acuan penyaluran.
"Kita sudah mengingatkan kepada agen Pertamina agar distribusi elpiji subsidi mencontoh? pada program beras sejahtera , mulai dari data hingga pola distribusinya agar sesuai harapan," katanya.
Pewarta: Sarjono
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2018
