Pangkalpinang (ANTARA News) - Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsudin menyatakan, pemerintah berkewajiban membantu Muhammadiyah, karena peran organisasi Islam terbesar itu dalam membantu pemerintah khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan sangat besar. "Konstitusi mengamanatkan bahwa tanggung jawab pendidikan ada pada negara. Muhammadiyah bahkan telah melakukan sebelum kontitusi itu sendiri lahir," ujarnya ketika memberikan pengarahan di hadapan pengurus Muhammadiyah se-Bangka Belitung di Pangkalpinang, Sabtu. Kini Muhammadiyah memiliki 14 ribu sekolah, 199 buah perguruan tinggi, 480 buah pelayanan kesehatan, 150 buah rumah sakit dan banyak panti asuhan. Din menyebut apa yang dilakukan merupakan sumbangsih Muhammadiyah pada pemerintah. Selama ini pengurus Muhammadiyah dikenal paling sungkan mengajukan proposal meminta bantuan kepada pemerintah. Din menyatakan ketika bertemu dengan bupati Lampung Tengah, bupati heran pengurus Muhammadiyah di sana tidak pernah mengajukan proposal bantuan, padahal ormas lain selalu melakukan. "Pengurus Muhammadiyah selalu ingin berpegang pada hadits, bahwa tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah, tapi kalau diberi bantuan khususnya untuk wilayah yang kesulitan tentunya pengurus tak akan menolak," ujarnya. Wakil ketua umum MUI itu menegaskan banyak pejabat pemerintah juga berasal dari Muhammadiyah. Pengurus tidak memanfaatkan itu, menjaga jarak tapi juga tidak cuek. Bagi Din pejabat harus menjadi mitra strategis bagi organisasi Muhammadiyah. "Dalam Al Qur`an kan sudah dinyatakan bentuklah kerjasama dalam kebaikan dan ketaqwaan," ujarnya. Beberapa daerah sudah ada yang menganggarkan bantuan untuk Muhammadiyah. Di Riau bantuan untuk Muhammadiyah dimasukkan dalam APBD, namun di banyak daerah belum ada bantuan sama sekali.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007