Banda Aceh (ANTARA News) - Sekjen Himpunan Ulama Dayah (Pondok pesantren/Ponpes) Aceh (Huda), Tgk Faisal Aly, menegaskan tidak ada pemikiran radikal tumbuh di kalangan santri yang sedang menuntut ilmu agama Islam di ratusan ponpes di daerahnya seperti yang diklaim pejabat setempat. "Saya pikir salah alamat jika ada pihak-pihak yang mengembangkan opini seolah-olah adanya penyusupan pemikiran radikal di Ponpes salafiayah di Aceh," katanya kepada ANTARA News di Banda Aceh, Sabtu. Hal itu disampaikan Tgk Faisal Aly menyikapi komentar Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Muhammad Nazar yang menyebutkan ponpes di Aceh tidak boleh mentoleransi penyusupan pemikiran radikal. "Kami tegaskan apa yang dilakukan para santri ponpes dengan mengunjungi sejumlah obyek wisata pantai dan tempat hiburan (cafe) di beberapa daerah itu adalah salah satu upaya menegakkan aturan pemerintah terkait dengan pemberlakuan Syariat Islam kaffah (menyeluruh)," tegasnya. Artinya, Faisal Aly menjelaskan, tindakan penertiban kawasan pantai sebagai upaya mencegah terjadinya maksiat itu juga disebabkan Pemerintah Aceh tidak tegas dan terkesan "membisu" terhadap penegakan Syariat Islam di bumi "Teuku Umar" saat ini. "Kalau saja Pemerintah berkomitmen tinggi dengan penertiban kawasan pantai agar tidak digunakan sebagai tempat maksiat maka santri mungkin tidak perlu bertindak. Tindakan santri juga masih dalam koridor menyuruh yang makruf dan mencegah mungkar, tidak anarkis," jelas dia. Jadi, Faisal Aly yang juga Ketua Umum Rabithah Thaliban Aceh/ organisasi santri itu menyatakan tidak tepat pernyataan Wakil Gubernur dengan "vonis" seolah-olah ponpes di Aceh telah disusupi pemikiran radikal. Sementara itu, seorang santri di Aceh Utara, Tgk Zainuddin, menyatakan salah alamat jika ada pihak mengklaim seolah-olah ponpes di Aceh telah disusupi pemikiran radikal. "Orang asing sendiri yang berkunjung dan mempelajari sistem pendidikan di dayah (ponpes) Aceh menyatakan tidak ada hal yang radikal. Artinya, jangankan cara menembak, karate atau pencak silat saja tidak diajarkan di dayah kita," kata dia. Seharusnya, Pemerintah Aceh di bawah pimpinan duet Irwandi-Nazar (Gubernur/wakil gubernur) itu lebih memprioritaskan perbaikan akhlak masyarakat yang sebagian sudah menyimpang dari ajaran agama. "Kita prihatin dengan akhlak sebagian masyarakat kita yang sudah tidak malu lagi dengan perbuatan maksiat. Itu perlu diperbaiki. Untuk apa perekonomian Aceh maju, kalau akhlak dan moral generasi kita merosot. Aceh harus maju dengan agama seperti masa kejayaan saat Sultan Iskandar Muda," ujar dia. Tgk Safri Akbar, santri Dayah Paya Pasi Aceh Timur, juga menyesalkan pernyataan Wagub Muhammad Nazar. "Kami menyesalkan komentar Wagub. Harus diketahui bahwa apa yang kami lakukan itu juga petunjuk dari para ulama yang berupaya mendorong tegaknya syariat Islam di Aceh," ujar dia.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
