PBB, New York (ANTARA News) - PBB, Jumat, menyatakan badan dunia itu sedang menyelidiki tuduhan pelecehan seks secara luas oleh satuan pemelihara perdamaian di Pantai Gading dan menahan prajurit yang diinterogasi di pangkalan mereka. Satu pernyataan PBB tak menyebutkan negara asal prajurit tersebut atau berapa banyak yang sedang diperiksa. Namun seorang pejabat PBB mengatakan penyelidikan itu melibatkan prajurit Marokko yang melakukan hubungan seks dengan anak perempuan di bawah umur. PBB telah mengumumkan kebijakan "tak kenal toleransi" mengenai eksploitasi seks sejak operasi pemelihara perdamaian di berbagai negara Afrika dan Timor Timur dilanda skandal, terutama di Republik Demokratik Kongo. "Penyelidikan internal oleh Misi PBB di Pantai Gading telah mengungkap tuduhan serius mengenai eksploitasi seks dan pelecehan oleh kontingen militer PBB yang bertugas di Bouake," demikian antara lain isi pernyataan tersebut. Bouake adalah kubu gerilyawan di bagian utara. Menurut laman PBB di internet, tentara pemelihara perdamaian dari Marokko, Ghana, Bangladesh dan Pakistan bertugas di sana. Jumlah misi di Pantai Gading secara keseluruhan hanya lebih 9.000 personil tak berseragam dari lebih 40 negara. Pernyataan tersebut menyatakan penyelidikan penuh sedang dilakukan. "Tetapi karena seriusnya tuduhan itu, PBB telah mengambil keputusan untuk membekukan semua kegiatan kontingen tersebut dan menahan satuan itu di dalam pangkalannya," katanya seperti dilaporkan Reuters. Awal pekan ini, Dewan Keamanan PBB melakukan pemungutan suara untuk memperpanjang mandat pasukan pemelihara perdamaian di Pantai Gading sampai Januari 2008 guna membantu menciptakan kondisi damai bagi pemilihan umum yang telah berulang-kali ditunda. PBB mengabaikan tindakan mengeksplotasi seks oleh prajurit pemelihara perdamaian dan staf lapangan lain selama beberapa dasawarsa, dan baru melancarkan tindakan beberapa tahun setelah berbagai laporan mengenai pelecehan muncul di Afrika Barat dan Republik Demokratik Kongo. Suatu laporan PBB pada 2005 menyarankan penyelidikan menyeluruh mengenai berbagai operasi pemelihara perdamaian oleh badan dunia itu. Tentara, katanya, mesti dihukum karena melakukan pelecehan seks, gaji mereka dipotong dan sebuah dana dibentuk guna membantu setiap perempuan dan anak perempuan yang jadi korban mereka. Namun banyak negara anggota PBB tak setuju dengan usul tersebut. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
