Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan pembentukan pusat inovasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai platform koordinasi berbagai institusi yang telah menangani UMKM di Indonesia baik swasta maupun pemerintah. "Sebelum pusat inovasi UMKM ini terbentuk, maka pemerintah membentuk tim persiapan melalui keputusan Menko Perekonomian Nomor: Kep-30/M.Ekon/06/27 tentang Tim Persiapan Pembentukan Pusat Inovasi UMKM," kata Deputi Menko Perekonomian bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawady di Jakarta, Jumat. Tim persiapan ini melibatkan 15 kementerian ditambah dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan Pusat Statistik. Sementara itu Sekretaris Tim Persiapan Pusat Inovasi UMKM, Utama Herawan Padmadinata, mengatakan Tim Persiapan Pembentukan Pusat Inovasi UMKM akan bekerja sampai akhir Desember 2007. Tim ini akan melakukan identifikasi paten UMKM yang telah kadaluarsa, road map UMKM, dan melakukan sosialisasi ke daerah-daerah. "Kemungkinan lembaga Pusat Inovasi UMKM ini terbentuk pada awal 2008 dan pembentukannya melalui Keputusan Presiden (Keppres)," ujarnya. Menurutnya, saat ini ada 18 ribu teknologi tepat guna yang dimiliki UMKM yang belum dipatenkan dan nyaris menjadi milik publik. "Melalui Pusat Inovasi UMKM, kami mencoba menarik kembali teknologi ini sebagai milik dan paten UMKM," katanya. Edy menambahkan sebenarnya sudah banyak pusat-pusat informasi teknologi, pemasaran dan lainnya yang tersebar di berbagai departemen. "Namun dengan kehadiran Pusat Inovasi UMKM ini diharapkan ada sinergi antar departemen maupun lembaga yang terkait, sehingga hasilnya benar-benar optimal dapat dinikmati oleh UMKM di berbagai daerah," kata Edy. Selain itu katanya banyak program-program duplikasi terkait dengan bantuan untuk UMKM. Misalnya untuk pengadaan mesin pertanian. Departen Pertanian punya program sendiri untuk pengadaan mesin itu, namun departemen industri juga punya program yang sama, padahal mesinnya juga sama. "Jadi banyak program yang tumpang tindih sehingga memberatkan keuangan negara," ujarnya. Dia menambahkan anggaran untuk program bantuan UMKM setiap tahunnya sekitar Rp18 triliun sampai Rp20 triliun. "Dengan Pusat Inovasi UMKM ini diharapkan program yang tumpang tindih itu akan berkurang, sehingga dapat meringankan beban keuangan negara," kata Edy. (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007