Katalunya pilih pemberontak garis keras jadi pemimpin

Sangat penting bahwa kami mengakhiri peraturan langsung dari Madrid dan untuk alasan itu saja, ini jelas merupakan kabar baik."

Barcelona (ANTARA News) - Parlemen Katalan memilih Quim Torra si pemberontak garis keras sebagai pemimpin pada Senin (14/5), yang langsung menjanjikan akhir tujuh bulan pemerintahan langsung dari Madrid, Spanyol, tetapi juga ketidakpastian politik lebih di wilayah itu karena mempertahankan mandat untuk memisahkan diri dari Spanyol.

Pemilihan Quim Torra menjadi pemimpin daerah itu memungkinkan wilayah kaya tersebut menjalankan urusannya sendiri untuk pertama kali sejak Oktober 2017, ketika Madrid menerapkan pemerintahan langsung setelah memecat pemerintahan sebelumnya, yang menyatakan kemerdekaan Katalunya (Catelonia).

Hal tersebut juga membuat Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy mengamankan dukungan, yang dia butuhkan dari partai daerah, untuk melaksanakan rencana anggaran pemerintah pusat, yang tertunda. Tapi, hal tersebut tidak mungkin meredakan ketegangan Madrid dengan Barcelona.

Parlemen Katalan, yang sangat terpecah-belah, telah memilih mendukung Torra sebanyak 66, kemudian 65 menentang dan 4 abstain,

Torra adalah mantan pengacara dan penerbit dengan sedikit pengalaman politik. Kelompok pendukung mayoritas sederhana adalah yang dia butuhkan untuk terpilih sebagai pemimpin, setelah gagal mendapatkan mayoritas mutlak dalam pemungutan suara pada Sabtu pekan lalu (12/5).

Menyusul pemungutan suara, para anggota parlemen pro-kemerdekaan berdiri untuk menyanyikan lagu Katalan.

Torra, yang dipilih langsung sebagai kandidat mantan pemimpin regional Carles Puigdemont, kemudian memeluk para anggota parlemen yang membentuk satu barisan untuk mengucapkan selamat kepadanya, demikian laporan Reuters.

Banyak yang mengenakan pita kuning untuk menghormati politisi Katalan yang ditahan di penjara karena peran mereka dalam referendum kemerdekaan ilegal pada Oktober 2017.

Dalam pidato ke parlemen pada Sabtu, Torra berjanji untuk bekerja menuju Republik Katalan dan mengacu pada Puigdemont, yang berada di Berlin menunggu pengadilan Jerman memutuskan permintaan ekstradisi dari Spanyol, sebagai pemimpin sah wilayah Katalunya.

Pemerintah Spanyol menyebut pidato itu konfrontatif.

Anggota parlemen Katalan untuk Partai Rakyat Rajoy (PP), Andrea Levy, dalam sebuah wawancara televisi menyatakan bahwa Madrid akan menerapkan aturan langsung lagi jika pemerintahan baru melanggar hukum.

Lantaran takut akan reaksi investor, maka lebih dari tiga ribu perusahaan memindahkan markas terdaftar mereka keluar dari Katalunya sejak Oktober 2017, sementara pariwisata juga merosot setelah referendum yang kala itu menghasilkan Katalunya berhak merdeka dari Kerajaan Spanyol.

Namun, pengunjung ke Katalunya selama 2017 terus naik dan ekonominya tumbuh menguat, melampaui rata-rata regional lain di Spanyol.

Polisi menutup sebagian taman di sekitar parlemen Katalan di Barcelona tengah untuk pemungutan suara, tetapi jalan-jalan sepi tanpa unjuk rasa.

"Sangat penting bahwa kami mengakhiri peraturan langsung dari Madrid dan untuk alasan itu saja, ini jelas merupakan kabar baik," kata aktor 33 tahun, Sergi Cervera, yang menunggu di luar gedung kantor dekat jalan raya Las Ramblas yang terkenal di kota itu.

Undang-undang Spanyol memungkinkan pemerintahan di Madrid untuk mengambil alih pemerintah daerah, aturan langsung akan dicabut setelah pemerintahan baru telah dibentuk dengan semua anggota kabinet dilantik.

Partai pendukung kemerdekaan merebut mayoritas kursi dalam pemilihan umum daerah, yang diminta Rajoy, pada Desember 2017.

Namun, partai peraih suara terbanyak adalah Ciudadanos (Warga Negara), yang mendukung persatuan dengan Spanyol.