MK gelar sidang lanjutan uji UU MD3

Jakarta (ANTARA News) - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan uji UU MD3, yang diajukan oleh beberapa organisasi buruh, dengan agenda perbaikan permohonan.

"Agenda sidang hari Selasa ini panel perbaikan pengujian Undang-Undang MD3," ujar Juru Bicara MK Fajar Laksono melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa.

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 34/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) yang diwakili oleh Nining Elitos dan Sunarno, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBI) diwakili Eduard Parsaulian Marpaung, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) oleh Ilhamyah dan Damar Panca Mulya, dan SINDIKASI oleh Ellena Ekarahendy dan Nur Aini.

Para pemohon mengajukan permohonan uji materi Pasal 73, Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 Undang Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemanggilan paksa oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebelumnya, dalam sidang pendahuluan, para pemohon mendalilkan bahwa Pasal 73 UU MD3 mengakibatkan DPR dapat memanggil paksa seseorang dengan menggunakan kekuatan lembaga kepolisian, padahal DPR bukanlah lembaga yudikatif yang mempunyai wewenang untuk memanggil, memeriksa, dan bahkan melakukan penyanderaan dengan bantuan kepolisian.

Selain itu, pemohon menganggap tidak ada kejelasan untuk perkara apa warga negara dapat dipanggil paksa dan dilakukan penyanderaan.

Para pemohon berpendapat pemanggilan yang tidak jelas tersebut berpotensi melanggar hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menurut pemohon, segala tindakan yang dikategorikan upaya paksa harus diatur tata cara dan hukum acaranya melalui undang-undang.

Sedangkan pada UU MD3 pemohon tidak menemukan tata cara dan hukum acara untuk upaya paksa tersebut.

Sementara Pasal 122 huruf l, dinilai oleh pemohon tidak memiliki definisi yang jelas mengenai apa yang dianggap dengan merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Selain itu prosedur untuk memanggil dan memeriksa anggota DPR pada Pasal 245 UU MD3, menurut pemohon bertentangan dengan prinsip independensi peradilan.

Diberlakukan pasal-pasal ini, menurut para pemohon berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan di muka hukum yang dijamin UUD 1945.