Jadi, kuda itu sekarang ada di Istana Bogor, tapi miliknya KPK."Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan status kuda sandelwood pemberian masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah milik negara yang dititipkan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
"Saya laporkan ke KPK, masuk gratifikasi. Terus, ya sudah saya berikan ke KPK. Tapi, ternyata KPK nggak punya kandang kuda. Bingung lagi KPK," ujar Presiden Jokowi, saat berdiskusi dengan sejumlah kepala desa dalam peresmian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pusat dan Daerah Tahun 2018 di Jakarta International Expo (JIE), Senin.
Baca juga: Kuda Sandelwood untuk Jokowi ditetapkan milik negara
Penjelasan itu disampaikan Presiden Jokowi usai seorang warga asal Pulau Sumba bernama Marten Jagaribu, yang mengatakan masyarakat Sumba, NTT, telah memberikan kuda kepada Presiden.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa kuda tersebut untuk dipelihara di Istana Bogor pada Sabtu (12/3).
Pada 11 Oktober 2017 KPK dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menetapkan dua kuda pemberian itu adalah barang milik negara.
Baca juga: KPK: Presiden laporkan kuda Sandelwood pemberian masyarakat NTT
KPK menitipkan kuda tersebut untuk pembelajaran kendati kuda bukan barang mati, namun Presiden tetap melaporkan pemberian dari masyarakat NTT itu.
"Ya sudah tidak apa-apa. Saya juga, gak pingin saya miliki juga. Jadi, kuda itu sekarang ada di Istana Bogor, tapi miliknya KPK," ujar Presiden Jokowi.
Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono pada saat membawa kuda itu ke Istana Kepresidenan Bogor juga sempat menilik Museum Balai Kirti di Istana Kepresidenan Bogor untuk dijadikan tempat penyimpanan barang gratifikasi yang dilaporkan oleh Presiden sebagai sarana edukasi bahwa seorang Presiden juga tetap harus melaporkan barang pemberian kepadanya ke KPK.
Baca juga: Presiden Jokowi dikirimi dua kuda jantan sandelwood
KPK dan DJKN juga masih mempertimbangkan sejumlah barang pemberian kepada Presiden untuk dilelang bagi kemaslahatan masyarakat.
Baca juga: Presiden: dana desa untuk tingkatkan ekonomi
Baca juga: Presiden hadiri peresmian rakornas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2018
