Jakarta (ANTARA News) - Kaukus Pendidikan DPR dalam kesimpulan diskusinya di Jakarta hari Kamis mengatakan, pewujudan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN sangat tergantung kepada kemauan politik pemerintah. Diskusi dipandu Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Hakam Naja itu menghadirkan sejumlah anggota legislatif, seperti, Hepi Bone Zulkarnaen (Fraksi Partai Golkar), Didik J Rachbini (Fraksi Partai Amanat Nasional) dan Apri Hananto (Fraksi Partai Damai Sejahtera). Mereka sepakat mengingatkan pemerintah untuk segera mewujudkan idealisme rakyat sebagaimana tergambar dalam APBN guna mendukung bidang pendidikan dengan anggaran 20 persen itu. Selain itu, mereka menekankan bahwa rencana induk pendidikan nasional perlu lebih jelas, sehingga peningkatan anggaran pendidikan benar-benar tepat sasaran. "Sudah saatnya pemerintah menunjukkan komitmennya mewujudkan anggaran pendidikan sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945. Siklus terdekat sekarang adalah APBN Perubahan dan mendekati pemenuhan anggaran pendidikan itu bisa dilakukan melalui APBN-P tersebut," kata Abdul Hakam Naja. Pada saat ini, kata Abdul Hakam Naja, anggaran pendidikan dalam APBN 2007 baru mencapai 11,8 persen dan masih terdapat selisih 8,2 persen untuk memenuhi sasaran 20 persen. Sementara itu, Hepi Bone Zulkarnaen berpendapat, ada dua cara bagi pemerintah untuk mencapai sasaran 20 persen itu, yakni dengan meningkatkan penerimaan pajak dan APNB-P minimal 8,2 persen untuk menutup selisih tersebut, serta melakukan "trade off" alokasi dari seluruh anggaran kementerian serta lembaga. "Memang, kedua cara itu sulit dicapai, mengingat sangat dipengaruhi perkembangan lingkungan makro. Oleh karenanya, pencapaian target anggaran pendidikan itu belum pernah tercapai sampai saat ini," katanya. Didik Rachbini menilai, Indonesia saat ini tertinggal 100 tahun dalam hal penuntasan wajib belajar jika dibandingkan dengan negara lain, seperti, Jepang. "Oleh karenanya, anggaran pendidikan mutlak diperjuangkan. Saya mengusulkan ada terobosan kreatif untuk pemenuhan anggaran pendidikan itu, yang bisa ditempuh dengan membayar separuh saja cicilan utang luar negeri dan obligasi atau membatasi subsidi pemerintah, sehingga tersedia dana cukup untuk dialihkan ke pendidikan," kata Didik Rachbini.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007