Yogyakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirayuda mengatakan larangan terbang semua maskapai penerbangan Indonesia ke negara-negara Uni Eropa (UE) hanya bersifat sementara dan tidak akan berjangka waktu lama. "Melalui proses konsultasi yang sekarang sedang berlangsung diharapkan ada pemahaman yang lebih baik dari UE terhadap upaya Indonesia membenahi masalah keselamatan penerbangan," kata Menlu kepada wartawan, seusai meresmikan Gedung SMP Negeri 2 Jetis, Bantul, Jumat. Gedung SMP Negeri 2 Jetis tersebut dibangun dengan biaya sekitar Rp5,2 miliar bantuan Departemen Luar Negeri (Deplu) yang dananya dihimpun dari anggota 'Darma Caraka' Deplu. Hadir dalam acara itu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X dan Bupati Bantul, HM Idham Samawi. Menurut Menlu, UE diharapkan meninjau kembali kebijakan larangan terbang tersebut karena sebenarnya kebijakan ini tidak bersifat politis, hanya terkait dengan fakta bahwa ada 'masalah' dalam keselamatan penerbangan di Indonesia. "Yang terjadi hanya kesenjangan informasi karena UE tidak memperhitungkan perkembangan baru dari laporan kedua tim keselamatan penerbangan Indonesia yang salah satunya menyatakan bahwa Garuda sudah layak terbang," katanya. Berkaitan dengan itu, konsultasi antarpihak yang berkepentingan terus dilakukan, dan UE dalam jangka waktu satu atau dua minggu ke depan akan mengirim tim ke Jakarta. "Deplu sendiri sudah berkirim surat mengajak UE membahas masalah tersebut," katanya. Persoalan ini juga terkait dengan ketidaksinambungan antara semangat kerja yang begitu besar pada tingkatan politis. Ketika Indonesia dan UE gencar menjalin kerja sama, tim teknis penerbangan UE mengambil kebijakan tanpa melalui konsultasi terlebih dahulu. "Namun semua persoalan ini akan terus dibahas bersama. UE diharapkan meninjau kembali kebijakan itu," kata Menlu. (*)

Copyright © ANTARA 2007