Mensos pastikan Merapi aman dikunjungi wisatawan

Bantul (ANTARA News) - Menteri Sosial Idrus Marham memastikan kawasan lereng Gunung Merapi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, aman untuk dikunjungi wisatawan pascaletusan freatik Gunung Merapi pada Jumat (11/5).

"Sekali lagi saya pastikan Yogyakarta aman dan Sleman aman. Secara psikologis saya datang ke kawasan Merapi ingin menyampaikan bahwa Merapi aman dikunjungi," kata Mensos saat meninjau lokasi wilayah Kecamatan Cangkringan, Sleman, yang terdampak letusan freatik Gunung Merapi, Sabtu sore.

Mensos yang didampingi Bupati Sleman Sri Purnomo dan Kepala Polres Sleman AKBP M Firman Lukmanul Hakim bersama rombongan BNPB tersebut juga mengunjungi Bunker Kaliadem yang berjarak beberapa kilomer dari puncak Merapi.

Pada kunjungannya tersebut, Mensos menyempatkan berfoto bersama wisatawan dan meyakinkan kepada para pengunjung bahwa objek wisata kawasan lerang Gunung Merapi Sleman aman untuk dikunjungi.

Menurut Mensos, kesigapan masyarakat Kabupaten Sleman dalam menangani bencana letusan freatik Gunung Merapi perlu diapresiasi, sehingga dia meminta Sleman menularkan upaya mitigasi bencana ke daerah lain.

"Sleman dan DIY pada umumnya luar biasa, peristiwa bencana yang pernah terjadi di Yogyakarta bisa memotivasi masyarakat Yogyakarta menumbuhkan kesadaran dan kreativitas untuk mengantisipasi sejak dini," kata Idrus.

Idrus mengatakan semua daerah di DIY tergolong rawan bencana, seperti Gunung Merapi, gempa bumi, longsor, banjir, dan angin puting beliung. Namun dengan pengalaman mitigasi atau penanganan bencana, masyarakat DIY bisa mengatasi hal itu.

"Saya dapat informasi kalau selama 2018 di DIY telah terjadi sebanyak 32 bencana, dan bencana yang ada cepat diatasi, seperti bencana (letusan freatik) Merapi kemarin. Sekarang situasi dan kondisinya sudah normal," katanya.

Dalam kunjungan ke Sleman, Mensos menyerahkan bantuan kepada Kampung Siaga Bencana (KSB) Desa Umbulharjo berupa 30 paket lauk pauk, tenda gulung 50 paket, masker 500 paket, dan selimut 60 paket.

"Nanti jika ada kebutuhan tambahan Kementerian Sosial dan pemerintah siap membantu," katanya.