Washington (ANTARA News) - Para pejabat tinggi India dan AS memasuki pembicaraan hari ketiga, Kamis, dengan harapan dapat menembus kebuntuan dalam penerapan kesepakatan yang akan memungkinkan Amerika Serikat membantu India dalam pengembangan energi nuklir sipil. Presiden AS George W. Bush dan Perdana Menteri India Manmohan Singh menandatangani kesepakatan tersebut pada 2006, sehingga membuka kesempatan bagi AS untuk berbagi teknologi dan bahan bakar nuklir dengan India setelah berbulan-bulan perundingan rumit. Tetapi kedua pihak tak mampu mengatasi ketentuan mengenai cara bergerak maju; Amerika Serikat menolak keras tuntutan India agar New Delhi diperkenankan memproses-kembali bahan bakar nuklir yang dipasok oleh Amerika Serikat. Hukum AS melarang pemrosesan-kembali bahan bakar yang dipasok karena praktek itu dapat membantu program senjata nuklir. Guna berusaha menjembatani jurang pemisah, India mengirim satu delegasi tingkat tinggi ke Amerikat Serikat, termasuk Penasehat Keamanan Nasional MK Narayanan, Menteri Luar Negeri Shivshankar Menon dan Kepala Komisi Energi Atom India Anil Kakodar. Mereka bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri AS Nicholas Burns, yang mengawasi perundingan pimpinan AS guna menuntaskan persetujuan tersebut. Jurubicara Departemen Luar Negeri AS Sean McCormack telah mengatakan Amerika Serikat berharap kebuntuan itu dapat ditembus dan apa yang disebut kesepakatan 123 dapat bergerak maju. Kesepakatan kerjasama nuklir antara Amerika Serikat dan India telah menjadi tonggak sejarah hubungan yang lebih erat setelah beberapa dasawarsa ketegangan Perang Dingin. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi atas India pada 1998, setelah negeri tersebut meledakkan bom nuklir untuk pertama kali dalam lebih dari 20 tahun. Kongres AS kembali harus menyetujui kesepakatan itu segera setelah pengaturan akhir dirancang, suatu prospek yang dapat lebih menantang bagi pemerintah Bush karena kubu Demokrat telah menguasai badan legislatif dan telah melontarkan keprihatinan sebab India belum menandatangani Paktar Anti-Penyebaran Nuklir (NPT). Delegasi India itu berada di Washington untuk mengadakan serangkaian pertemuan dalam beberapa hari, termasuk dengan Menteri Pertahanan AS Robert Gates, Senin, dan pertemuan lain Rabu dengan Stephen Hadley, Penasehat Keamanan Nasional Bush. Amerika Serikat melarang setiap perdagangan nuklir dengan India, setelah negeri tersebut pertama kali melakukan ujicoba bom pada 1974. Sebagai bagian dari kesepakatan dengan Amerika Serikat, India diharuskan memisahkan proyek nuklir militer dan sipilnya serta membuka reaksi sipilnya bagi pemeriksaan oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). India juga harus mencapai kesepakatan keselamatan dengan IAEA dan mendapat persetujuan Kelompok Pemasok Nuklir --yang memiliki 45 negara anggota dan menguasai perdagangan internasional barang bagi energi sipil, demikian DPA.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007