Greenpeace: pengelolaan pesisir-pulau kecil jangan diprivatisasi

Jakarta (ANTARA News) - LSM Greenpeace menginginkan mekanisme pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Nusantara jangan sampai diprivatisasi karena hal itu berarti menempatkan penguasaan terhadap pihak yang hanya mengedepankan laba atau keuntungan semata.

"Untuk mendukung perlindungan hak nelayan dan pelestarian lingkungan, Greenpeace menolak tegas privatisasi pulau-pulau kecil," kata Juru Kampanye Laut Greenpeace Arifsyah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.

Greenpeace dengan kapal layar legendarisnya, Rainbow Warrior juga menyempatkan singgah di pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta, guna mendukung perjuangan warga setempat dari ancaman prinvatisasi.

Menurut Arifsyah, perjuangan yang dihadapi warga pulau Pari merupakan rintangan yang keras karena menghadapi kekuatan modal, bahkan sejumlah warga juga dikriminalisasi.

"Kehadiran kapal Rainbow Warrior di Pulau Pari adalah bentuk solidaritas Greenpeace untuk mengingatkan Pemerintah Indonesia tidak melakukan privatisasi pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil," ucapnya.

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menginginkan kesejahteraan nelayan Indonesia dapat terus ditingkatkan sehingga kebijakan yang terkait dengan nelayan jangan sampai seakan-akan memarjinalkan nasib nelayan di berbagai daerah.

"Masyarakat pesisir dan nelayan ini kelompok marjinal, mereka butuh untuk didengarkan," kata Wakil Ketua Bidang Pekerja, Petani dan Nelayan DPP PKS, Riyono.

PKS, dalam rangka merayakan milad atau ulang tahun ke-20 partai tersebut, juga telah melakukan bedah kampung nelayan di Pati, Jawa Tengah, Jumat (13/4).

Menurut Riyono, acara tersebut bukanlah bersifat instan tetapi PKS sudah mendampingi dan bersama para nelayan tersebut sejak sekitar empat tahun lalu.

Riyono menjelaskan, acara bedah Kampung Nelayan tersebut akan diisi antara lain dengan memperbaiki fasilitas umum dan sejumlah perahu nelayan.

Ia berpendapat selama ini, masyarakat pesisir dan nelayan merupakan kelompok marjinal yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menginginkan berbagai kebijakan sektor kelautan dapat meningkatkan kesejahteraan para nelayan di berbagai daerah dari kondisi memprihatinkan selama ini.

Politisi Partai Golkar itu mencontohkan bahwa kapal pencuri ikan yang tertangkap di kawasan perairan nasional, maka seharusnya tidak ditenggelamkan tetapi diberikan gratis kepada nelayan.

Ketua DPR RI mengingatkan bahwa selama ini nelayan, pembudidaya ikan dan penambak garam sudah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan perikanan dan kelautan serta pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan pedesaan.

Oleh karenanya, Bambang mendorong potensi ekonomi sektor kelautan yang mencapai lebih 1,3 triliun dolar AS per tahun dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 40 juta jiwa itu bisa memberikan kontribusi nyata lebih besar lagi terhadap produk domestik bruto (PDB).