Luhut: saya pertanggungjawabkan pengeluaran dana pertemuan IMF-WB di Bali

Saya ketuanya, tidak ada yang lain yang bicara soal ini baik soal dana atau penyelenggaraan. Semua dana itu kita masukkan, kalau ada yang bilang hambur-hambur, saya yang bertanggunjawab. Suruh ngomong ke saya. Supaya `clear`."

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku bertanggungjawab atas pengeluaran dana dalam mempersiapkan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali yang disebut-sebut membengkak.

"Saya ketuanya, tidak ada yang lain yang bicara soal ini baik soal dana atau penyelenggaraan. Semua dana itu kita masukkan, kalau ada yang bilang hambur-hambur, saya yang bertanggunjawab. Suruh ngomong ke saya. Supaya `clear`," kata Luhut di Jakarta, Jumat.

Luhut sendiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 didaulat sebagai Ketua Panitia Nasional Penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di mana salah satu tugasnya adalah membuat rencana induk kegiatan juga rencana kerja anggaran.

Mantan Menko Polhukam itu memastikan semua persiapan pertemuan tahunan itu akan dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia.

Dampak itu mulai dari promosi besar-besaran hingga hasil perbaikan infrastruktur yang akan dinikmati masyarakat di wilayah-wilayah yang mengalami perbaikan.

"Sekarang mungkin ada 70-75 persen progres persiapannya. Infrastruktur di Bali itu yang kita siapkan, kalau sudah selesai pertemuan apa tidak akan dipakai lagi," katanya.

Ketua Pengurus Panitia Harian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 Susiwijono Moegiarso menjelaskan alokasi anggaran untik Kementerian Keuangan yang diputuskan tahun jamak 2017-2018 untuk kegiatan itu adalah Rp855,5 miliar.

Untuk pagu anggaran 2017 sebesar Rp45,4 miliar, kontrak dan realisasinya mencapai Rp10,4 miliar. Ada pun untuk 2018, dari pagu Rp810,1 miliar, kontraknya sebesar Rp566,9 miliar.

"Apa angkanya persis segini? Kita masih diskusi terus. Ini baru anggaran Kementerian Keuangan. Kami juga berbagi dengan Bank Indonesia yang menanggung hotel, venue dan `office`. BI juga masih hitung terus mungkin sekitar Rp200 miliar. Kita akan sesuaikan terus. Makanya ada alokasi pegangan pagu pemerintah dan kami berusaha lakukan efisiensi," ujarnya.

Susi memastikan anggaran yang keluar nantinya akan tetap kembali ke Indonesia dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.