Asisten Bidang Administrasi Pemprov Gorontalo Weni Liputo, Jumat, mengatakan pihaknya telah lakukan kajian awal pra studi kelayakan atau Outline Bussines Case (OBC) di Kantor Bappenas beberapa waktu lalu untuk membahas hal itu.
Dokter spesialis yang dibutuhkan berasal dari berbagai bidang, untuk memberikan pelayanan RS dengan kapasitas tempat tidur 200 unit.
"Kami sudah meminta rekomendasi para konsultan dari berbagai sisi fasilitas dan tenaga medis rumah sakit ini," ujarnya di Gorontalo.
Menurutnya pemprov akan segera menindaklanjuti berbagai rekomendasi tersebut, dan sebagai langkah awal akan membahasnya kembali dengan seluruh pihak terkait untuk menentukan perencanaan sesuai kebutuhan.
"Dokter spesialis kita memang masih sangat kurang. Nah ini yang akan kita dorong terus hingga tahun 2021, saat rumah sakit ini resmi difungsikan," tukasnya.
Ia mengungkapkan, untuk memenuhi hal itu pihaknya akan menempuh salah satu cara yakni membiayai sekolah para calon dokter spesialis secara bertahap setiap tahun.
"Ini semua butuh perencanaan dan penganggaran yang tepat. Kami ingin segera melengkapi fasilitas dan terutama kesiapan tenaga medisnya," tambahnya.
Lebih jauh ia mengungkapkan para konsultan rencananya akan ke Gorontalo untuk melakukan pembahasan lanjutan, dan selanjutnya melakukan konsultasi publik pada minggu ketiga bulan Mei 2018.
Pihak konsultan juga merekomendasi agar ada perubahan struktur manajemen rumah sakit yang mengacu pada standar RS tipe B, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang berlaku.
"Selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan rekrutmen konsultan Final Outline Bussines (FBC). FBC menjadi modal untuk penyampaian usulan penjaminan kepada PT PII serta proses penerbitan surat Angsuran Pembiayaan (AP) ke Kemendagri," jelasnya.
Jika semua proses sudah dijalani, maka pemprov menargetkan penandatangan kontrak pembangunan RS Ainun dengan sistem diangsur pertahun ini akan dilakukan akhir Desember 2018.
Pewarta: Debby H. Mano
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018
