Jakarta (ANTARA News) - Mantan Wakil Presiden RI Try Sutrisno mengatakan, pemerintah harus tegas pada partai lokal dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM agar dapat memfilter secara baik dalam melakukan verifikasi partai politik (parpol). "Depkumham sebagai pihak yang bertugas melakukan verifikasi harus memfilter dengan baik. Kalau dirasa ada yang meragukan atau distorsi pasti ditolak," kata Try Sutrisno seusai seminar bertajuk "Amandemen UUD 1945" di kantor PBNU Jakarta, Kamis. Try Sutrisno menjelaskan, bagi orang-orang yang membuat nama, bisa saja mereka berdalih supaya jangan ditolak, dengan alasan bahwa GAM ini lain, bukan GAM dulu. "Itu, kata mereka. Tapi, kata kita, lho itu kok masih membawa nama begitu (GAM), kayak tak ada nama lain. Apalagi benderanya pernah dipakai lambang untuk separatis. Bagi pihak yang meragukan, pernyataan itu, wajar," katanya. Meskipun begitu, mantan Panglima ABRI (Pangab) itu berpendapat, bagi mereka yang membuat partai GAM juga harus diberi kesempatan untuk meyakinkan. "Namun tumpuan sekarang adalah pemerintah harus tegas, Depkumham harus bisa menfilter dan melakukan koreksi secara baik. Kalau tidak memenuhi syarat serta tendensius, maka harus diganti," tegas Try Sutrisno. Sebelumnya, dari pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) tetap mewaspadai bangkitnya kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM), melalui pembentukan Partai GAM. "Sampai kapan pun GAM itu, merupakan kepanjangan dari `Gerakan Aceh Merdeka`, yang sempat melakukan pemberontakan bersenjata pada masa lalu," kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen. Ia mengatakan, pembentukan Partai GAM tetap bisa dijadikan jalan untuk memuluskan para eks GAM melepaskan diri dari NKRI. "Pendek kata, meski nantinya Partai GAM itu lolos sebagai partai politik lokal dengan kepanjangan yang lain, tetap itu merupakan penjelmaan lain dari GAM yang pernah ada dulu. Jadi, tetap perlu kita waspadai meski tidak harus dengan jalan represif," ujar Sagom.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
