Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR RI, Agung Laksono, di Jakarta, Kamis, mengingatkan pemerintah agar segera menyinkronkan dua versi anggaran pendidikan, dan mendesak Depdiknas menyiapkan program pendidikan mulai usia dini hingga perguruan tinggi. "Sekarang ada dua pandangan. Pertama, versi APBN, tunjangan pendidikan yang ada hampir 20 persen, sudah termasuk pendidikan dan untuk kesejahteraan guru. Tetapi versi Mahkamah Konstitusi (MK), tidak dicantumkan anggaran itu. Gaji guru di luar anggaran pendidikan," kata Agung Laksono kepada 30 perwakilan guru dari organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Barat (Jabar) dan Banten yang melakukan aksi unjuk rasa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Karena itu, kepada pers usai pertemuan itu, Agung Laksono kembali menegaskan sikapnya itu, agar pemerintah segera menyinkronkan dua versi anggaran, sebelum anggaran pendidikan terpenuhi seratus persen sesuai dengan konstitusi. Sementara itu, aksi unjuk rasa sekitar seribuan guru yang tergabung dalam wadah PGRI Jabar dan Banten berlangsung tertib di kompleks Gedung DPR/MPR RI serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Dalam aksinya itu, mereka menuntut realisasi tunjangan guru dan uang makan, karena para pegawai negeri sipil (PNS) di instansi lain telah menerimanya. Mereka juga menolak sistem Ujian Nasional (UN) yang dianggap tidak mengabaikan kepentingan daerah serta muatan lokal dalam proses ajar-mengajar peserta didik. Ketika diterima Ketua DPD RI, Ginanjar Kartasasmita, ke-30 perwakilan PGRI Jabar dan Banten menyampaikan dukungan atas proses amendemen Undang Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya terhadap pasal yang memperluas kewenangan legislasi DPD RI.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
