BPI nilai Indonesia tidak perlu hadir di Cannes

Cannes (ANTARA News) - Festival Film Cannes yang menjadi ajang bergengsi bagi insan perfilman global tampaknya dianggap tidak berdampak signifikan bagi Indonesia.

Hal itu diungkapkan Ketua bidang festival internasional dan hubungan luar negeri Badan Perfilman Indonesia (BPI) Dimas Jayasrana kepada Antara London di Cannes, Senin, sehubungan dengan tidak adanya booth Indonesia di ajang bergengsi insan perfilman dunia.

"Bagi saya, hadir di Cannes itu jadi basa-basi selebrasi yang membuat seolah-olah kita menjadi bagian dari masyarakat perfilman dunia. Sekali lagi, buat saya itu adalah delusi. Kita bereskan dulu masalah mendasar yang ada di rumah," ujarnya.

Diakuinya Indonesia jangan dulu hadir di Cannes, setidaknya untuk dalam waktu dua sampai tiga tahun kedepan. "Sejak lama Indonesia buka booth di Cannes for nothing. We dont have any strategy and furthermore, follow up. Aku bisa bilang; it was a wasting budget and energy," ujarnya.

Menurut Dimas Jayasrana, Indonesia harus humble untuk mau setback dulu, menganalisis ulang positioning Indonesia di global market and festival. Who and what are we today? Dunia film dunia berubah seiring perkembangan teknologi secara global.

Pertanyaan filosofis dan retoris yang harus dimunculkan adalah apakah benar kita butuh Cannes? Atas dasar apa? Ditujukan untuk apa? Dan strategi besar apa yang mesti dibangun?, tanyanya.

Perfilman tidak hanya bicara soal industri, tetapi juga sosial, budaya, dan pendidikan, dimana sejauh ini pemerintah dan swasta, abai sekali terhadap persoalan itu. Mau dibawa ke mana perfilman Indonesia? Itu pertanyaan yang tidak bisa dijawab BPI sendirian.

Saat ini ada tiga lembaga yang punya peran dan kepentingan langsung yaitu Pusbangfilm Kemdikbud, BPI, dan Bekraf, dimana ketiganya belum padu dalam menjalankan kerja pengembangan perfilman Indonesia.

Saat ini, atas perintah Undang-undang , Pusbangfilm menggawangi pembentukan Rancangan Induk Perfilman Nasional (RIPN) yang harus mampu berbicara rencana 5, 10, dan 20 tahun kedepan untuk perfilman Indonesia. RIPN ini yang akan jadi panduan semua pihak terkait perfilman di Indonesia.

"Saya selalu berusaha mengajak semua kolega untuk berpikir kritis mengenai hal ini dan tidak terjebak di pencapaian semu. Film dan perfilman harus bisa menjawab kepentingan ekonomi, sosial, budaya, serta pendidikan. Tidak bisa hanya salah satunya. Meninggalkan salah satunya sama saja mengabaikan kepentingan bersama," ujarnya.

"We are lack of confidence dan cenderung inferior, dan itu kenapa produk film Indonesia tidak banyak yang bisa bicara di pentas internasional," tegas Dimas yang terlibat di jejaring komunitas film di Indonesia.

Indonesia, negara dengan 17 ribu pulau, 763 suku, 1300an bahasa, tapi film-film kita di bioskop dan televisi, isinya cuma Jakarta, atau Jawa, ujar Dimas yang pernah menjadi wakil atase kebudayaan di Institut Prancis di Indonesia, Kedubes Prancis hingga tahun 2015.

Lembaga pemerintah dalam hal ini Pusbangfilm dan Bekraf, cenderung lost in translation, dan berkutat di ego sektoralnya masing-masing. BPI yang ada di tengah, jadi terlalu sibuk untuk membuat kedua lembaga ini bekerja padu.

Sialnya, sebagai lembaga baru (terbentuk tahun 2014 - dan sekarang periode ke-2), belum beres dalam membangun trust kepada semua pihak, sehingga suaranya belum didengar secara signifikan. Sementara BPI tidak punya anggaran karena tidak dapat dana APBN, demikian Dimas Jayasrana yang sejak 2007 mengelola Festival Film Purbalingga.