Bandung (ANTARA News) - Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sugiri Syarif mengingatkan, ancaman `baby boom` kedua sudah di depan mata sehingga sosialisasi program Keluarga Berencana tidak boleh tersendat apalagi berhenti. "Upaya penyadaran masyarakat tentang pentingnya program KB harus terus dilakukan dengan intensitas dan frekuensi yang makin ditingkatkan karena ancaman `baby boom` atau ledakan angka kelahiran kedua sudah di depan mata," kata Syarif Sugiri pada seminar "Seluruh Keluarga Ikut KB", di Bandung, Kamis. Ia khawatir kondisi kelembagaan KB di kabupaten dan kota yang tidak lagi utuh akan menjadi penghalang upaya program KB dalam menekan ledakan penduduk di negeri ini. Ia menyebutkan komitmen politis dan operasional dari berbagai pihak kini memudar, selain itu aktifitas penyuluh KB belum seluruhnya pulih akibat kelembagaan KB di kabupaten/kota telah mengalami perubahan yang signifikan. Bahkan KB bukan lagi "topical issue" yang seksi bagi media massa. "Perubahan paradigma para pembuat kebijakan publik terhadap program KB menjadi sebuah keniscayaan, jika Indonesia ingin menghindari `baby boom` kedua," katanya. Sugiri berharap pemerintah daerah mengembalikan kelembagaan KB karena keberhasilan dan kegagalan KB di kabupaten/kota akan mewarnai sukses tidaknya program KB secara nasional. Ketika program KB membutuhkan dukungan politis saat memasuki era otonomi daerah, lanjut dia, dukungan dari para pengambil kebijakan di tingkat kabupaten kota menurun. Hal itu tercermin dari hanya 31 kabupaten/kota dari sekitar 440 kabupaten/kota yang membentuk Dinas BKKBN secara utuh. "Sisanya lembaga BKKBN bergabung dengan lembaga teknis lainnya," kata Sugiri Syarif. Terkait masih adanya beberapa pengambil kebijakan publik yang belum memahami pentingnya program KB, menurut Kepala BKKBN, itu bukan kesalahan mereka tapi kekurangmampuan meyakinkan mereka tentang pentingnya program KB dalam konteks pembangunan secara keseluruhan. Untuk itu, ia meminta kepada seluruh Kepala BKKBN di daerah untuk meningkatkan intensitas dan frekuensi kunjungan untuk melakukan advokasi kepada para pengambil kebijakan publik di kabupaten/kota masing-masing. "Target kita mencapai penduduk tumbuh seimbang dan penduduk tanpa pertumbuhan," katanya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007