BKF Kemenkeu sebut pengelolaan APBN belum terganggu depresiasi rupiah

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menilai pengelolaan APBN belum terganggu dengan perlemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang saat ini sudah menyentuh level Rp14.000.

"Kalau dari sisi pengelolaan APBN, tidak ada hal yang mengkhawatirkan," kata Suahasil di Jakarta, Selasa.

Suahasil mengatakan pergerakan nilai tukar rupiah saat ini mulai menjauhi asumsi yang ditetapkan dalam APBN 2018 yaitu sebesar Rp13.400 dan kondisi ini memberikan sisi positif maupun negatif.

Salah satu dampak terbesarnya adalah peningkatan beban subsidi maupun pembayaran bunga utang, meski terdapat juga tambahan penerimaan dari efek penguatan dolar AS ini.

"Pengeluaran terkait kurs itu di subsidi, karena subsidi itu kita beli dari luar negeri, minyaknya. Kemudian yang juga terkait kurs adalah pembayaran bunga, cicilan pokok maupun utang bunga," katanya.

Meski demikian, ia memastikan tidak ada persoalan serius yang menganggu pelaksanaan APBN sebagai dampak dari perlemahan kurs karena pengelolaan penerimaan dan pengeluaran tetap terjaga.

"Kalau kita net antara pengeluaran dan penerimaan, efeknya masih lebih tinggi ke penerimaan," ujar Suahasil.

Suahasil memastikan pemerintah terus mengamati kondisi perekonomian terkini maupun pergerakan asumsi makro lainnya dalam APBN agar bisa menyiapkan antisipasi apabila kondisi sewaktu-waktu memburuk.

"Kita tetap perlu mengamati dan memastikan situasinya, bukan hanya APBN, tapi perekonomian secara keseluruhan. Dampaknya juga ke variabel ekonomi lain, seperti inflasi, kondisi masyarakat atau BUMN seperti apa, itu terus menjadi perhatian kita," ujarnya.