Nagoya (ANTARA News) - Kementrian Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Jepang (MLIT), Kamis siang, di Tokyo, menerima kedatangan Atase Perhubungan KBRI Tokyo, untuk menjelaskan soal isu keamanan dan keselamatan penerbangan yang telah dilakukan Indonesia. Juru bicara Kementrian Transportasi Jepang Sanae Mizuta ketika dihubungi ANTARA News dari Nagoya, Kamis, membenarkan hal itu, pihaknya baru saja menerima kedatangan Atase Perhubungan KBRI Tokyo, Nelson Barus. "Dia datang untuk menjelaskan perkembangan terbaru. Pihaknya juga senang karena ada penjelasan resmi yang disampaikan," katanya. "Courtessy call" yang dilakukan oleh Atase Perhubungan menjadi penting, menandai awal upaya diplomasi pemerintah Indoensia untuk menjelaskan persoalan keselamatan dan keamanan penerbangan Indonesia terhadap pemerintah Jepang secara formal. Sebelumnya pihak Garuda Tokyo berinisiatif mengundang pihak otoritas penerbangan sipil Jepang (Civil Aviation Bureau-CAB)) untuk melakukan inspeksi di lapangan terhadap kelayakan penerbangan pesawat Garuda. Hasilnya "flag carrier" Indonesia itu dinyatakan layak terbang. Mituza juga mengemukakan bahwa penjelasan yang diberikan merupakan yang kedua kalinya setelah oleh pihak Garuda Indonesia perwakilan Jepang. "Seperti dikatahui publik Jepang sangat memperhatikan hal-hal yang menyangkut keamanan dan keselamatan penerbangan, sehingga penjelasan ini sangat membantu sekali," ujarnya. Ketika ditanyakan soal sikap resmi pemerintah Jepang, dengan diplomatis ia menyebutkan bahwa bukan kewenanganya untuk menjelaskan hal tersebut. "Kewenangan yang menyangkut pemeriksaan dan hasilnya merupakan tanggungjawab otoritas penerbangan," ujarnya. Sementara itu Atase Perhubungan Nelson Barus mengatakan, ada dua tujuan yang ingin disampaikan ke pihak pemerintah Jepang, dalam hal ini kementrian transportasi, yaitu soal penugasan baru dirinya, dan memberikan penjelasan mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan Departemen Perhubungan yang menyangkut keselamatan penerbangan nasional. "Selain memperkenalkan diri juga untuk meminta dukungan pihak Jepang," ujarnya yang baru bertugas Juni lalu. Setelah kosong beberapa bulan lamanya, kedatangan Atase Perhubungan menjadi penting, menyusul isu larangan terbang terhadap 51 maskapai penerbangan Indonesia oleh Uni Eropa yang kemudian menjadi meluas. Arab Saudi pekan ini mengejutkan Indonesia dengan memberi isyarat akan mengikuti langkah Uni Eropa, bahkan kini menantikan penjelasan resmi dari Indonesia. Dephub pun langsung menanggapinya dengan membentuk tim yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi segera mungkin.. Bagi Jepang sendiri, inspeksi yang dilakukan akhir Juni lalu, memberikan dukungan positif. Karena hasil pemeriksaan "on the spot" saat itu tidak menemukan hal yang bisa melarang Garuda beroperasi di Negeri Sakura itu. "Sepanjang tidak ditemukan hal-hal yang menggagalkan standar persyaratan yang ditentukan tentu saja tidak ada persoalan," ujar Mizuta.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
