Pramono: PAN tak diundang karena belum deklarasi

Bogor (ANTARA News) - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengaku Partai Amanat Nasional tak diundang pertemuan para Sekjen partai politik pendukung pemerintah karena belum deklarasi.

"PAN belum deklarasi, kalau yang lain kan sudah hampir," kata Pramono usai mendampingi Presiden Joko Widodo bertemu pimpinan DPD di Istana Bogor, Senin.

Pramono mengaku pertemuan sembilan sekjen parpol pendukung pemerintah tersebut dilakukan karena sudah memasuki persiapan tahapan Pemilu.

"Sekjen-Sekjen pendukung yang sudah mendeklarasikan, yaitu ada sembilan partai, memang tadi bertemu dengan saya," katanya.

Seskab mengaku bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatifnya sebagai Sekretaris Kabinet guna mempersiapkan apa saja yang perlu dikomunikasikan oleh partai-partai pendukung pemerintah.

"Karena bagaimanapun dalam pemilu yang bersamaan antara legislatif dan Presiden, partai juga harus siap untuk itu," katanya.

Pramono berharap pertemuan tersebut agar parpol pendukung bisa menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kinerja pemerintahan.

"Sekjen ini kan sebenarnya jantungnya organisasi partai. Nah, orang-orang ini kan harus tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang sudah, dan apa yang belum, apa yang menjadi kekurangan, termasuk isu-isu yang sekarang ini digulirkan oleh pihak luar, misalnya masalah TKA (Tenaga Kerja Asing), masalah hutang," kata Pramono.

Dia juga mengungkapkan bahwa para sekjen Parpol ini juga memberikan masukan terkait "blueprint" pemerintahan ke depan.

Pramono juga mengatakan bahwa pertemuan tersebut dilaporkan ke Presiden Joko Widodo. "Ya pasti saya lapor, apa saja ya. Pokoknya apa saja, saya pasti lapor," kata Seskab.

Para Sekjen Parpol yang telah mendeklarasikan Jokowi sebagai calon Presiden 2019 bersepakat untuk bertemu dengan Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung pada Senin (7/5) pukul 12.00-13.30 WIB.

Para sekjen yang hadir, antara lain Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Paulus, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen Partai Nasdem Jhonny G Plate, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen Partai Hanura Harry Lontung Siregar, Sekjen PKPI Imam Anshori Saleh, Sekjen Perindo Ahmad Rofik, dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni.