Jakarta (ANTARA News) - Ketua Kaukus Pendidikan DPR, Slamet Effendi Yusuf, menyatakan pemerintah dan DPR harus serius memperhatikan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN. "Pasalnya indeks sumber daya manusia (SDM) Indonesia berada di peringkat 113 dari 131 negara, hingga alokasi anggaran pendidikan 20 persen itu harus terealisasikan," katanya kepada ANTARA saat ditemui di RS Jantung Harapan, Jakarta Barat, Rabu. Ia menambahkan bahkan Indonesia saat ini di tingkat Asia Tenggara untuk peringat SDM tersebut, kalah dengan negara Myanmar, serta Malaysia, dan Filipina. Menurut dia, paling utama untuk diperhatikan bukannya masalah infrastruktur, melainkan masalah anggaran untuk anak didik dan kesejahteraan gurunya. "Kesejahteraan guru itu penting, agar mereka dapat menghasilkan SDM yang baik dari anak didiknya tersebut, ketimbang mengedepankan sarana dan prasarana," katanya. Pemerintah jangan bersilat silat lidah, kata dia, yang menyebutkan tidak bisa memenuhi anggaran sebesar 20 persen dari total APBN tersebut. Untuk penyediaan dana itu bisa, jika ada keinginan kuat dapat dilakukan, seperti, memikirkan negoisasi pembayaran utang dan pengurangan subsidi yang kemudian diarahkan untuk masalah pendidikan. "Masalah ini harus ada komitmen dari pemerintah melalui presiden dalam menganggarkan dana 20 persen dari total APBN," katanya. Ia mengatakan departemen yang paling ke depan yang harus memperhatikan masalah pendidikan tersebut, yakni, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan Departemen Agama (Depag). "Pasalnya kedua departemen itu, yang kinerjanya berkaitan dengan masalah pendidikan," katanya. Jika, kata dia, permasalahan anggaran pendidikan itu tidak diperhatikan, maka kelak bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang terbelakang dibandingkan negara-negara lainnya. "Oleh karena itu, pemerintah dan DPR harus memperhatikan masalah alokasi anggaran pendidikan tersebut. Alokasi anggaran pendidikan 20 persen dari total APBN, merupakan, "harga mati"," katanya. (*)

Copyright © ANTARA 2007