Jakarta (ANTARA News) - Asisten Logistik Kepala Staf Umum Markas Besar TNI, Mayor Jendral Abi Kusno, mengatakan 86 persen dari 3,76 miliar meter persegi tanah TNI belum bersertifikat. "Baru 14 persen yang sudah bersertifikat," ujarnya dalam rapat koordinasi tentang tanah aset TNI di Jakarta, Rabu. Menurut Abi, lahan TNI seluas 3,76 miliar meter persegi itu, tersebar di 2.644 lokasi di seluruh Indonesia. "Bentuknya berupa tempat latihan tempur, pangkalan, perumahan prajurit, dan lain-lain," paparnya. Pada kesempatan terpisah, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto mengatakan dari 3,76 miliar meter persegi itu, baru 510,95 juta meter persegi yang sudah bersertifikat. Itu artinya, sebanyak 3,25 miliar meter persegi belum bersertfikat. Tentang lahan TNI yang masih bersengketa dengan warga sekitar, Abi mengatakan masih mendata secara rinci lahan-lahan TNI mana saja yang ditenggarai memiliki potensi sengketa dengan warga. Hal senada dilontarkan Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto, yang mengatakan dalam waktu dekat pihaknya bersama TNI akan mendata kembali sejumlah lahan milik TNI yang bermasalah dengan warga. "Dalam waktu dekat kami harap data itu bisa didapatkan," ujar Joyo. Abi menambahkan, salah satu kendala dalam inventarisasi aset tanah adalah minimnya anggaran TNI yang dialokasikan untuk pembuatan sertifikat. "Anggaran yang dilokasikan untuk program ini, yang terakhir hanya Rp3 miliar," ungkapnya. Lambatnya proses pembuatan sertifikat ini memicu konflik tanah seperti di Alas Tlogo, Pasuruan, Jawa Timur, beberapa bulan lalu. Komisi Pertahanan, pada 16 Juni lalu, kemudian membentuk Panitia Kerja khusus untuk menelusuri dan mendata jumlah aset tanah dan yang sedang disengketakan. Menanggapi hal itu, Joyo mengaku pihaknya tengah merumuskan beberapa kebijakan untuk mempermudah dan teknis pembiayaan dalam proses pembuatan sertfikat ini. "Kami membuat program khusus untuk masalah ini," ujarnya. Program itu, kata dia, adalah membuat percepatan proses pembuatan sertifikat tanah bagi instansi pemerintah dari pusat hingga daerah, termasuk TNI dan Polri. "Soal pembiayaan, ditanggung negara lewat APBN yang dititipkan ke anggaran BPN," ujarnya.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007