Luhut: Bandara Kediri akan masuk PSN

Masyarakat Jawa Timur bagian selatan itu kalau mau naik pesawat begitu harus dari Solo atau Surabaya itu berapa jam. Jauh sekali. Jadi memang butuh satu bandara di bagian selatan."

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembangunan bandara di Kediri, Jawa Timur, akan masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

"(Bandara) Kediri masuk di Proyek Strategis Nasional," katanya di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Rabu malam.

Kendati tidak menjelaskan secara rinci, Luhut mengatakan keputusan masuknya bandara yang akan dibangun sepenuhnya oleh PT Gudang Garam Tbk itu sedang diurus.

"Sudah masuk lagi, keputusannya lagi diurus," katanya seraya menanggapi kabar bahwa proyek tersebut pernah gagal masuk dalam daftar PSN.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menko Maritim Atmadji Sumarkidjo mengatakan pembangunan bandara di Kediri diperlukan untuk memberikan akses masyarakat di kawasan selatan Jawa Timur terhadap transportasi udara.

"Masyarakat Jawa Timur bagian selatan itu kalau mau naik pesawat begitu harus dari Solo atau Surabaya itu berapa jam. Jauh sekali. Jadi memang butuh satu bandara di bagian selatan," katanya.

Diharapkan dengan masuknya proyek tersebut menjadi PSN maka proses pembangunanya bisa mendapatkan fasilitas kemudahan terutama terkait pembebasan lahan.

Sebelumnya, PT Gudang Garam Tbk berencana membangun bandara di Kediri, Jawa Timur, yang disebutnya merupakan program tanggung jawab sosial perusahaan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bandara itu akan dibangun pada akhir 2018 dan ditargetkan bisa mulai beroperasi akhir 2019.

Perusahaan rokok itu akan berperan sebagai investor bandara bekerja sama dengan PT Angkasa Pura II (Persero) yang memberikan jasa konsultasi pembangunan serta sebagai pengelola bandara.

Investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan bandara mencapai sekitar Rp5 triliun

Meski dibangun sepenuhnya oleh swasta, bandara tersebut nantinya akan diserahkan kepemilikannya kepada pemerintah setelah selesai dibangun.