Bogor (ANTARA News) - Pernyataan Menteri Agama, HM Maftuh Basyuni bahwa Pemerintah tidak akan mengirimkan jemaah haji ke tanah suci Mekkah jika Arab Saudi melarang pesawat maskapai Indonesia terbang ke negara tersebut, dinilai agak berlebihan. Apalagi, sampai mengatakan kewajiban beribadah haji menjadi gugur karena tidak ada kendaraan untuk berangkat ke Mekkah, kata Ketua MPR-RI Hidayat Nurwahid dalam orasi ilmiah pada acara Wisuda ke-21 Sarjana dan Magister Universitas Djuanda (Unida) di Ciawi, Bogor, Rabu. "Dalam pemberitaan media massa seolah-olah sudah melarang penerbangan pesawat Garuda ke Arab Saudi, yang disikapi agak berlebihan oleh Menteri Agama RI. Sesungguhnya yang saya tahu kejadiannya tidak sedramatis itu, tapi Pemerintah Arab Saudi ingin menanyakan kondisi penerbangan pesawat Garuda, bukan melarang," kata Ketua MPR-RI. Pada wisuda ke-21 tersebut, Unida melepas 214 sarjana dan tiga magister dari lima fakultas. Dikatakan Hidayat, seharusnya pemerintah Indonesia memberi apresiasi karena Pemerintah Arab Saudi ingin menanyakan kondisi perusahaan penerbangan di Indonesia, khususnya Garuda, bukan melarangnya. Arab Saudi tidak seperti negara-negara Uni Eropa (UE) yang langsung menjatuhkan sanksi larangan terbang terhadap pesawat milik maspakai Indonesia ke kawasan tersebut sejak 6 Juli tanpa pemberitahuan sebelumnya. Menurut dia, apa pun yang terjadi, harus disikapi secara bijaksana dan menjadi koreksi bagi pemerintah Indonesia, khususnya Garuda, agar menjadi perusahaan penerbangan yang layak dibanggakan. Mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mengritik sikap manajemen Garuda yang dinilai arogan dan takabur karena pernah membuat iklan yang berbunyi, "Membeli tiket murah atau ingin selamat". Iklan tersebut diekspose pada saat terjadi beberapa kali kecelakaan pesawat dari maskapai penerbangan yang menjual tiket murah. "Seolah-olah keselamatan itu ditentukan oleh harga tiket. Karena tiket yang dijual Garuda tidak murah bisa menjamin keselamatan," katanya. Beberapa waktu kemudian, pada suatu pagi yang cerah, pesawat Garuda mengalami kecelakaan di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta, padahal pesawat itu dinyatakan laik terbang. "Kejadian seperti ini hendaknya menjadi koreksi bagi kita semua untuk bersikap bijak," kata dia. Sebelumnya, Menteri Agama HM Maftuh Basyuni menegaskan, jika pemerintah Arab Saudi ingin mengikuti langkah negara-negara UE yang memberikan sanksi terhadap maskapai penerbangan Indonesia, maka dengan sangat terpaksa Indonesia tak akan memberangkatkan jemaah hajinya pada tahun ini. "Kalau pesawat Indonesia dilarang terbang, tidak ada pilihan lain kami tidak akan memberangkatkan jemaah haji sampai ada izin penerbangan," kata Maftuh. Pernyataan itu dilontarkannya menangapi surat Pemerintah Arab Saudi yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan, Jusman Sjafii Djamal. Isi surat tersebut antara lain, Arab Saudi bisa saja mengikuti langkah UE yang melarang maskapai RI terbang ke negara tersebut. Arab Saudi ingin meminta penjelasan dari pemerintah Indonesia terkait keselamatan penerbangan namun belum sampai melarang karena negara itu masih mempertimbangkan hubungan baik dengan pemerintah Indonesia. "Kalau Pemerintah Arab Saudi ingin mengetahui kelaikan terbang pesawat Indonesia, silakan datang dan melihat sendiri di sini," kata dia.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007