Buruh Filipina turun ke jalan, tolak kontrak kerja jangka pendek

Manila (ANTARA News) - Ribuan buruh dan pegiat Filipina turun ke jalan pada Hari Buruh sedunia di Manila pada Selasa untuk menagih janji Presiden Rodrigo Duterte, yang dinilai gagal menghapus kontrak kerja jangka pendek.

Belum ada laporan tentang kekerasan dalam unjuk rasa itu. Namun, istana kepresidenan Filipina dijaga ketat dan menolak kehadiran wartawan.

Pengunjuk rasa itu juga membakar orang-orangan mirip Duterte, yang bertuliskan Raja Pembohong beberapa ratus meter dari pagar istana presiden.

Janji menghukum pemberi kerja, yang menawarkan kontrak jangka pendek tanpa jaminan layak, membantu Duterte, mantan walikota, menang dalam pemilihan presiden pada Mei 2016.

Beberapa saat setelah berkuasa, Duterte mengancam menutup semua perusahaan yang masih belum berhenti mempraktikkan kontrak jangka pendek itu.

Namun, sejumlah serikat pekerja mengatakan bahwa praktik itu masih terus bertahan, terutama bagi para buruh di pusat-pusat perbelanjaan dan industri makanan cepat saji.

Pemimpin gerakan sayap kiri Bayan, Renato Reyes, mengatakan menyindir sang presiden dengan mengatakan bahwa dia berhasil melakukan yang pemimpin lain gagal lakukan selama tiga dasawarsa belakangan, yaitu menyatukan kelompok buruh.

"Persatuan bersejarah dari kelas pekerja ini adalah buah langsung dari kegagalan rezim untuk menghapus praktik kontrak jangka pendek, yang dulu menjadi janji utama saat masa kampanye," kata Reyes dalam pernyataan tertulis.

"Selama dua tahun ini, pihak eksekutif selalu berkilah, dan hanya menyerahkan urusan itu ke Kongres pada saat-saat terakhir," kata dia.

Sekitar 8.000 polisi dan tentara ditugaskan untuk menjaga demonstrasi pada Hari Buruh ini.

Kepolisian memperkirakan ada sekitar 10.000 orang menjadi peserta unjuk rasa tersebut.

Sementara itu, di Cebu, Duterte meminta Kongres segera mengesahkan usulan undang-undang mengamandemen aturan perburuhan, yang kadaluarsa, untuk disesuaikan dengan kenyataan masa kini.

"Saya masih berkomitmen penuh untuk menghapus praktik kontrak jangka pendek yang ilegal," kata Duterte.

"Praktik itu tidak bisa dihapus hanya dengan peraturan presiden. Saya bukan legislator. Saya hanya merupakan orang yang mengimplementasikan amanat Kongres," kata Duterte.

Sebelumnya, Duterte sempat menandatangani peraturan presiden yang melarang kontrak ilegal dan meminta kementerian tenaga kerja untuk menyerahkan daftar perusahaan yang terlibat atau diduga terlibat dalam praktik tersebut.

Di luar Manila, unjuk rasa juga terjadi di pinggiran kota. Para buruh menuntut upah yang lebih besar, perbaikan kondisi kerja, termasuk bagi jutaan buruh migran di luar negeri. Saat ini Filipina tengah bersengketa dengan Kuwait terkait laporan adanya penyiksaan terhadap asisten rumah tangga asal Filipina di sana.

Pada bulan lalu, kementerian tenaga kerja memerintahkan jaringan makanan cepat saji Jollibee Food Corps mengangkat 6.000 buruh menjadi pegawai tetap.

(Uu.G005/B002)