Iran harapkan media lebih perhatikan isu muslim

Bogor (ANTARA News) - Wakil Presiden Iran Untuk Urusan Perempuan dan Keluarga, Massoumeh Ebtekar, mengharapkan media massa memberikan perhatian yang lebih banyak terhadap isu dunia Islam dan berbagai masalah yang dihadapi oleh Umat Islam di seluruh dunia.

"Apa yang terjadi di Palestina, Yaman dan yang menimpa etnik Rohingya adalah bentuk penjajahan dan tekanan atas dunia Islam. Media harus dapat mengangkat isu-isu ini dan membentuk pemahaman tentang Islam," kata Wapres Iran Ebtekar dalam wawancara khusus dengan Kantor Berita Antara di Bogor, Selasa.

Wapres Ebtekar sedang berada di Bogor, Jawa Barat, guna menghadiri Konsultasi Tingkat Tinggi (KTT) tentang Islam "wasathiyah" (moderat) yang berlangsung pada 1-3 Mei 2018. Hari pertama KTT Islam Wasathiyah ini dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Istana Bogor.

Menurut dia, perhatian media massa atas isu-isu dunia Islam dan masalah yang dihadapi oleh kaum Muslim secara global akan menjadi kebangkitan bagi dunia dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Lebih lanjut dia menegaskan pentingnya pertemuan para ulama tersebut di saat dunia sedang menghadapi persoalan terorisme dan penjajahan atas dunia Islam seperti yang terjadi atas Muslim di Palestina, Yaman, dan Myanmar.

"Saat ini kita harus memilih antara moderasi dan ekstremisme, antara keamanan dan ketidakamanan, dan antara perdamaian dan peperangan," kata Wapres Iran.

Dia menegaskan bahwa pertemuan para ulama dan cendekiawan Muslim dari sejumlah negara termasuk Indonesia di Bogor itu sangat penting, tidak hanya bagi dunia Islam, tapi juga bagi masyarakat dunia.

"Ini adalah acara penting untuk berdialog di antara negara-negara Islam untuk bersama-sama menghadapi tantangan dan membangun pemahaman yang sama tentang Islam," katanya.

Ebtekar diangkat Presiden Iran Hassan Rouhani pada Agustus 2017 lalu. Ia bukan nama baru di Pemerintahan Iran.

Di periode pemerintahan sebelumnya, Ebtekar menduduki posisi yang sama.

Semenjak memerintah Iran, Rouhani yang merupakan sosok ulama moderat memasukkan lebih banyak lagi perempuan dalam kabinetnya.