"Kita siapkan 11 OPD yang diperiksa, antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perizinan," kata Pjs Bupati Garut Koesmayadi Tatang Padmadinata di Pendopo Garut, Minggu.
Ia menuturkan, dua orang KPK dari Deputi Pencegahan itu sengaja didatangkan ke Kabupaten Garut untuk mengetahui dan memeriksa secara langsung terkait kinerja dan penggunaan anggaran pada setiap OPD.
Menurut dia, pemeriksaan itu merupakan sesuatu yang biasa dilakukan untuk pencegahan atau sebagai peringatan agar tidak ada yang berani melakukan tindak pidana korupsi di Kabupaten Garut.
"Termasuk saya juga sering mengingatkan, hati-hati," kata Koesmayadi yang juga menjabat sebagai pengurus Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Provinsi Jawa Barat.
Ia menyampaikan, Tim Saber Pungli Provinsi Jawa Barat juga sudah disebar untuk memonitoring segala aktivitas kinerja aparatur pemerintahan di setiap pelayanan publik di Kabupaten Garut.
"Ada kawan saya (Tim Saber Pungli) yang berkeliaran di Garut," katanya.
Ia berharap, keberadaan Tim Saber Pungli dan datangnya KPK ke Garut dapat menciptakan Kabupaten Garut bebas dari tindak pidana korupsi.
Menurut dia, adanya KPK ke Garut dapat menjadi peringatan, terutama OPD yang rawan tindak pidana korupsi uang negara untuk tidak berani menyelewengkannya.
"Harapannya Garut ini ada rambu-rambu, diingatkan, kami sengaja undang KPK untuk berikan pembinaan bukan untuk OTT, tapi ini untuk hati-hati," katanya.
Baca juga: Ratusan Kades dan Mantan Kades Garut Diperiksa Tipikor
Pewarta: Feri Purnama
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2018
