Jakarta (ANTARA News) - Departemen Perhubungan (Dephub) memastikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan diplot sebagai Ketua Dewan Keselamatan Transportasi Jalan (DKTJ) akhir tahun ini untuk memberikan motivasi tersendiri demi peningkatan keselamatan di jalan sehingga angka kecelakaan di jalan dapat ditekan semaksimal mungkin. "Surat dan konsep pembentukan DKTJ sudah final dan posisinya saat ini ada di Setneg (Sekretariat Negara). Target kami, akhir tahun ini sudah terbentuk dengan ketuanya adalah Presiden SBY sendiri," kata Dirjen Perhubungan Darat, Dephub, Iskandar Abubakar di Jakarta, Selasa, usai Shooting "Pers dan Peristiwa" untuk program Astro Awani bertema "Kecelakaan Transportasi Darat". Menurut Iskandar, semula penamaan DKTJ adalah Dewan Keselamatan Transportasi Nasional, dengan fokus sasaran adalah semua moda transportasi antara lain udara, laut, darat dan kereta api, tetapi dalam perkembangannya diputuskan hanya untuk darat (jalan, red) karena moda ini adalah penyumbang tertinggi angka kecelakaan. Data Departemen Perhubungan (Dephub) yang bersumber dari Kepolisian RI (Polri), rumah sakit dan Asuransi Jasa Raharja, tidak kurang dari 30.000 orang tewas per tahun atau sekitar 80 orang lebih per hari dalam lima tahun terakhir di jalan akibat kecelakaan lalu lintas. Direktorat Keselamatan, Ditjen Perhubungan Darat Dephub malah menyebut, jumlah kecelakaan lalu lintas sejak 2001 hingga 2005 mengalami pertumbuhan sekitar 13,44 persen per tahun. Terbukti pada 2001 tercatat 12.791 kejadian kecelakaan lalu lintas, lalu 12.267 (2002), 13.399 (2003), 17.732 (2004) dan 20.623 (2005). Kemudian, korban yang ditimbulkan baik meninggal, maupun luka (berat dan ringan) pada periode yang sama tercatat 25.362 (2001), lalu 23.703 (2002), 24.692 (2003), 32.271 (2004) dan 33.827 (2005) atau dengan rata-rata pertumbuhan 8, 29 persen per tahun. Data tersebut, diperkuat oleh data yang dikeluarkan oleh Kepolisian RI (Polri) dan dilansir oleh Dephub yakni jumlah semua jenis kendaraan yang mengalami kecelakaan pada 2003 mencapai 19.091 unit. Pada 2004, naik menjadi 26.187 unit kendaraan dan pada 2006 menanjak 70.308 unit kendaraan. Jumlah itu, didominasi oleh jenis sepeda motor. Pada 2004 sepeda motor yang mengalami kecelakaan mencapai 14.223 unit. Dua tahun kemudian menjadi 47.591 unit. "Itulah yang mendasari mengapa fokus dewan keselamatan ini menjadi jalan raya. Artinya, jalan raya selama ini adalah ladang pembantaian tertinggi dibanding moda lainnya," kata Iskandar. Sementara, alasan penunjukan mengapa harus orang nomor satu menjadi ketuanya, Iskandar menegaskan, itu hanya strategi agar pembentukan budaya keselamatan di jalan itu menjadi tanggung jawab pihak terkait. "Jika Pak SBY ketuanya, kami harapkan komitmen dari jajaran terkait tidak ragu lagi," katanya. Iskandar juga menyebut, di beberapa negara maju bahkan negara tetangga seperti Malaysia, Perdana Menteri-nya tak segan memberi contoh dengan menggandeng anak sekolah di tempat penyeberangan yang benar. "Ini contoh dan diharapkan hal serupa juga dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia," katanya.Lemahnya Pengawasan Sementara itu, ketika shooting "pers dan peristiwa" digelar dan dipandu oleh Riza Primadi ini, Wartawan Kompas Gatot Widagdo dan Wartawan LKBN ANTARA Edy Sujatmiko lebih menyoroti problem kecelakaan lalu lintas yang beruntun pada musim liburan ini lebih disebabkan lemahnya pengawasan petugas yang berujung pada tiadanya kejelasan penegakan hukum yang berujung pada kecelakaan. "Bukan rahasia lagi, jika hal itu paling sulit dilakukan di lapangan. Praktek `damai itu indah` antara pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas dengan petugas (polisi dan dinas perhubungan) adalah solusi paling aman bagi mereka, justru menghasilkan mental ugal-ugalan oleh pengemudi yang berujung pada kecelakaan maut," kata Edy. Itu artinya, katanya lagi, sang pengemudilah, sumber malapetaka itu. Jika demikian faktanya, benar hasil sebuah penelitian bahwa 90 persen penyebab kecelakaan di jalan karena faktor manusianya (pengemudi, red), selebihnya lima persen kondisi kendaraan, dua persen karena kondisi infrastruktur jalan dan tiga persen akibat kelengkapan rambu lalu lintas. Oleh karena itu, Gatot mengusulkan agar pemerintah tidak reaktif dalam mengambil kebijakan di sektor transportasi tetapi lebih kepada sistem transportasi yang disiapkan di lapangan. "Selama ini hanya terdengar Sistem Transportasi Nasional, tetapi implementasinya nol besar," kata Gatot. Gatot juga menambahkan, tidak penting-penting amat rencana pembentukan DKTJ itu karena hal itu sudah biasa dilakukan pemerintah. "Tim atau dewan sudah banyak terbentuk, contohnya Tim Percepatan Ekspor-Impor Barang sudah terbentuk, tetapi sampai sekarang mengatasi ruwetnya akses ke Priok saja, pemerintah tidak mampu," kata Gatot.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
