Pemkot Surabaya proses hukum kecurangan UNBK SMP/MTS

Surabaya (ANTARA News) - Pemerintah Kota Surabaya memproses secara hukum adanya indikasi kecurangan pada pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di salah satu Sekolah Menegah Pertama (SMP) negeri di Kota Pahlawan.

Kepala Dinas Pendidikan Surabaya M. Ikhsan, di Surabaya, Jumat, mengaku menemukan adanya kejanggalan pada pelaksanaan UNBK SMP/MTs di salah satu sekolah Negeri Surabaya.

"Kami coba datangi sekolah tersebut untuk mengamankan komputer dan ponsel dari teknisi," katanya.

Menurut dia, adanya kecurangan pada pelaksanaan UNBK tersebut, bukanlah sebuah kebocoran soal. Namun, ada indikasi akses illegal yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Ia juga belum bisa memastikan apakah soal ujian yang diakses secara illegal tersebut yang benar diujikan. "Di sekolah tersebut, terdapat 30 an komputer. Tapi yang diakses oleh teknisi ada lima komputer. Kemudian soal itu difoto oleh teknisi dan diinfokan oleh pihak ketiga dari luar," katanya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya telah melaporkan adanya dugaan kecurangan UNBK tersebut ke Polrestabes Surabaya dengan harapan agar segera persoalan tersebut bisa diproses hukum.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyayangkan kejadian tersebut karena pelaksaaan UNBK SMP/MTs yang seharusnya dilaksanakan dengan kejujuran namun ditunggangi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Ia mengatakan adanya indikasi kebocoran di salah satu SMP negeri diketahui dari peserta ujian yang seharusnya melaksanakan pada sesi pertama (pagi), namun malah melakukan pada sesi ke tiga (sore).

"Mestinya anak-anak itu mengikuti ujian sesi satu, tapi malah dipindah ke sesi tiga. Kami temukan adanya kejanggalan," katanya.

Sementara itu, Kapolres Surabaya Kombes Pol Rudi Setiawan mengatakan akan menyelidiki dugaan kecurangan dalam UNBK di salah satu SMP negeri di kawasan Surabaya Utara.