Bandung (ANTARA News) - Pertemuan "Forum Rektor" (FR) di Aula Timur Institut Teknologi Bandung (ITB) yang diikuti ratusan rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) se-Indonesia, Selasa, diwarnai aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Peduli Pendidikan (KMPP). Massa KMPP yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UPI, KAMMI, Univesritas Padjajaran (Unpad), STT Telkom dan STT Tekstil itu menuntut Forum Rektor untuk menyikapi dan mendesak perubahan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) saat ini yang tidak pro-rakyat. "Bubarkan Forum Rektor bila hanya menjadi alat pemerintah," kata Koordinator KMPP, Tri Budi Gunawan, dalam pernyataan sikap pada aksi itu. Selin itu, KMPP juga mendesak Forum Rektor untuk menggugat Badan Hukum Milik Negara (BHMN) di perguruan tinggi negeri, menolak penuh Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) karena menurut mereka bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Para mahasiswa menganggap RUU BHP itu sebagai legitimasi gaya baru privatisasi pendidikan. "RUU BHP merupakan dalil halus melegitimasi bagi pemerintah untuk lepas tanggung jawab dan kewajiban untuk membiayai pendidikan," kata Tri. Selain itu, mereka juga menuntut, agar Forum Rektor merekomendasikan amandemen UU Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas. Massa dari KMPP menilai, Forum Rektor sebagai forum yang dihuni intelektual, akademisi, praktisi pendidikan, sehingga seharusnya lebih mampu menganalisis dengan lebih kritis terhadap ide manajemen kampus. Mereka menyayangkan bahwa selama ini Forum Rektor malah terlibat dalam jerat percobaan otonomi kampus oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah. Akibatnya tugas negara dalam pembiayaan dibebankan kepada pihak kampus untuk mencari pembiayaan dari masyarakat dengan kemasan yang terjadi saat ini. "Bila rektor tidak berani, langsung atau tidak langsung, akan merugikan rakyat yang semakin sulit untuk mencapai target 'education for all' (pendidikan untuk semua)," ujarnya. Mereka berharap, Forum Rektor sebagai pimpinan intelektual pendidikan tidak ikut-ikutan dalam percobaan dan tidak bangga menerima ide neoliberalisme-kapitalis. Mereka juga mengritik pemerintah yang hingga saat ini belum merealisasikan alokasi 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan. Sementara itu, aksi yang dilakukan KMPP sempat diwarnai oleh aksi dorong dengan petugas kepolisian yang memblokir jalan yang akan dilalui mahasiswa untuk masuk ke Kompleks Aula Timur ITB yang menjadi tempat pertemuan para rektor itu berlangsung. Aksi KMPP akhirnya membubarkan diri setelah gagal menembus barikade petugas keamanan, sehingga pertemuan Forum Rektor tidak terganggu. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
