"Mereka membawa 16 pakar untuk memperoleh data dan verifikasi dari kementerian dan lembaga terkait serta melakukan kunjungan lapangan ke tiga lokasi yang kita tawarkan," kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Ridwan memimpin pertemuan dengan delegasi China yang berkunjung untuk menindaklanjuti penandatanganan dua nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan China saat Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berkunjung 13 April lalu.
Ada pun kunjungan lapangan oleh para ahli itu akan di lakukan di Sumatera Utara, Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara.
Secara umum, lanjut Ridwan, pemerintah Indonesia menawarkan dua kelompok proyek prioritas, yaitu kelompok yang masuk empat koridor wilayah yang diajukan untuk Belt and Road; dan kelompok yang berada di luar koridor yang diajukan.
"Kelompok satu berada di wilayah Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan Bali, sementara itu kelompok kedua berada di Sumatera Selatan, Riau, Jambi, dan Papua," ungkapnya.
Di wilayah-wilayah itu, pemerintah Indonesia menawarkan kerja sama dalam pembangunan infrastruktur transportasi udara, pelabuhan, kawasan industri, pariwisata, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) serta Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Ridwan menekankan kepada delegasi China bahwa pemerintah memberikan empat syarat untuk berinvestasi, yakni wajib menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, memanfaatkan tenaga lokal untuk kegiatan operasional juga mendirikan industri dengan nilai tambah dari hulu ke hilir.
"Dan harus ada transfer teknologi yang efektif sehingga keberlanjutan proyek ini dapat terjamin," imbuhnya.
Menanggapi syarat pemerintah Indonesia itu, Ketua Delegasi China yang juga Wakil Presiden China International Engineering Consulting Corporation (CIECC) Dou Hao mengaku akan mengikutinya.
Agar kerja sama dapat segera terealisasi, Dou meminta agar dapat segera melakukan uji kelayakan pada wilayah-wilayah yang ditawarkan oleh pemerintah RI.
"Karena tadi kami masih memperoleh informasi yang sedikit dari kementerian dan lembaga terkait, maka kami berharap supaya segera dapat melakukan studi kelayakan bersama," pintanya.
Dari studi itu, sambung Dou, barulah pemerintahnya dapat menentukan proyek mana yang dapat dijadikan prioritas untuk dibangun.
Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Deputi Kepala Perencanaan Investasi BPKM Tamba Parulian Hutapea serta pejabat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata, dan PT PLN (Persero).
Sementara itu, delegasi China terdiri dari China Development dan Reform Commission serta China International Engineering Consulting Corporation (CIECC).
Pewarta: Ade Irma Junida
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2018
