Jakarta (ANTARA News) - Tentara Nasional Indonesia (TNI) tetap mewaspadai bangkitnya kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melalui pembentukan Partai GAM. "Sampai kapan pun GAM itu, merupakan kepanjangan dari `Gerakan Aceh Merdeka`, yang sempat melakukan pemberontakan bersenjata pada masa lalu," kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen di Jakarta, Selasa. Ia mengatakan, pembentukan Partai GAM tetap bisa dijadikan jalan untuk memuluskan para eks GAM melepaskan diri dari NKRI. "Pendek kata, meski nantinya Partai GAM itu lolos sebagai partai politik lokal dengan kepanjangan yang lain, tetap itu merupakan penjelmaan lain dari GAM yang pernah ada dulu. Jadi, tetap perlu kita waspadai meski tidak harus dengan jalan represif," ujar Sagom. Bagaimanapun, tambah dia, masalah separatis tidak bisa dianggap remeh hingga komponen bangsa ini jangan lengah dengan segala bentuk bentuknya . "Separatis tidak saja menjadi tanggung jawab TNI dan Polri, tetapi tanggung jawab semua komponen bangsa ini," kata Sagom. Ia menambahkan, secara umum situasi dan kondisi keamanan di Naggroe Aceh Darussalam (NAD), makin kondusif pasca penandatanganan nota kesepakatan damai Helsinki pada 15 Agustus 2005. "Kita ingin agar situsi ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, dengan tidak menghadirkan sesuatu yang mengingatkan pada konflik masa lalu," ujar Sagom. Sebelumnya, Wakil Ketua Pembela Tanah Air (PETA) Syukur Kobath menengarai para eks GAM sedang mempersiapkan referendum melalui Partai GAM tampaknya tidak main-main. "Pembentukan partai tersebut merupakan skenario terakhir untuk melanjutkan perjuangan politik GAM yang menginginkan Aceh merdeka," ujarnya. Syukur mengatakan, para eks GAM sudah menguasai pemerintahan dan ekonomi, dan target terakhir adalah menguasai legislatif untuk menuntut referendum atas nama rakyat Aceh. Ia mengungkapkan, sektor ekonomi sudah dikuasai oleh para eks GAM melalui Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh (BRR) dan Badan Rekonsiliasi Aceh (BRA). "Untuk proyek BRR dan BRA ada fee proyek 10 hingga 15 persen yang diminta untuk menyumbang partai lokal, tentunya untuk partai GAM yang mereka punya," ungkap Syukur. Sementara di sektor pemerintahan daerah, dari 21 kabupaten yang ada, sudah 10 kabupaten telah dikuasai oleh para eks GAM. Selain itu, penguatan sektor militer juga nampaknya tengah digalang dengan masuknya persenjataan api ke wilayah Aceh.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007